Jakarta-Kompasnusa.net// Massa yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Anti Diskriminasi (GARANSI) dan Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Peduli Hukum (AMPPUH) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI untuk mengusut tuntas aktor di balik pemagaran Lapangan Bola Sampali. Lapangan tersebut terletak di Dusun X, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.
Para demonstran menduga pemagaran tanah milik PTPN 1 tersebut melibatkan konspirasi antara oknum pejabat PTPN 1 dengan mafia tanah. “Usut dan periksa seluruh pejabat PTPN 1 yang diduga terlibat dengan mafia tanah,” tegas Koordinator Nasional AMPPUH, Noprizal Taufan Nur, saat berorasi di depan Kantor KPK RI, Kamis (13/11/2025).
Noprizal menambahkan, pemagaran Lapangan Sampali menggunakan panel beton secara permanen mengindikasikan keterlibatan mafia. “Tidak mungkin orang biasa mampu membiayai pemagaran lapangan Sampali ini. Pasti ada mafia tanah yang bermain,” ujarnya.
Ketua Umum DPP GARANSI, Sukri Soleh Sitorus, menekankan bahwa persoalan ini harus diusut tuntas. Ia juga meminta KPK RI untuk turun langsung ke lapangan dan melakukan penelusuran mendalam. “KPK harus jemput bola, usut aktor intelektual di balik pemagaran Lapangan Sampali,” pintanya.
Sukri menegaskan bahwa negara tidak boleh kalah dengan mafia tanah. Menurutnya, negara hadir untuk melindungi rakyat dan menegakkan hukum yang berkeadilan. “Tangkap pemainnya!” serunya.
Setelah satu jam berorasi, aspirasi pengunjuk rasa ditanggapi oleh Biro Humas KPK RI, Suhendar. Ia menyampaikan terima kasih kepada massa aksi DPP GARANSI dan AMPPUH atas informasi yang telah disampaikan terkait pemagaran Lapangan Sampali.
Suhendar menjelaskan bahwa KPK sangat berhati-hati dalam setiap penegakan hukum dan harus memiliki dasar hukum yang jelas.
“Kami dalam menindak setiap perkara kasus selalu berhati-hati dan harus didasari hukum yang jelas, data dokumen yang memadai, serta bukti-bukti yang cukup sebelum melakukan tindakan,” terangnya.
Ia juga menyarankan agar DPP GARANSI dan AMPPUH menyampaikan data pendukung atau bukti yang mereka miliki kepada KPK. “Kami membutuhkan data-data pendukung sebagai dasar kami untuk bergerak, menindaklanjuti setiap aduan yang masuk, untuk memastikan kebenarannya dan kecukupan data pendukungnya,” jelas Suhendar.
Menanggapi penjelasan tersebut, DPP GARANSI dan AMPPUH berkomitmen untuk memenuhi dan menyampaikan data serta bukti yang mereka miliki kepada KPK dalam waktu dekat. “Kami siap bermitra dengan KPK untuk mengusut persoalan ini,” pungkas Sukri. (Imam S)
