GPMI dan GEMARI Gelar Aksi Demo PT PHR dI Jakarta
Jakarta // Kompasnusa.Net – Gerakan Pemuda Mahasiswa Indonesia (GPMI) bersama Gerakan Mahasiswa Riau Jakarta (GEMARI JAKARTA) menggelar aksi demonstrasi untuk mendesak PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) bertanggung jawab atas persoalan pemulihan lahan terkontaminasi limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Wilayah Kerja (WK) Rokan, Provinsi Riau. Kamis,(22/10/2026)
Dalam aksi tersebut, massa menyoroti data kunjungan kerja Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH pada Agustus 2026 yang menyebutkan bahwa dari 250 lokasi yang wajib dipulihkan, baru 17 lokasi dinyatakan selesai, sementara 233 lokasi lainnya masih menyisakan pekerjaan pemulihan. Sebanyak 141 lokasi juga disebut masih terkendala akses lahan.
Ketua Umum GPMI, Rahmat Pratama, dalam orasinya menegaskan bahwa persoalan pemulihan lingkungan di WK Rokan tidak boleh terus dibiarkan berlarut-larut demi mengejar target produksi migas.
“Kami mempertanyakan keberpihakan dan skala prioritas korporasi. Bagaimana mungkin pembangunan dan target produksi terus didorong, sementara ratusan lokasi yang wajib dipulihkan belum tuntas? Riau tidak boleh hanya menjadi ladang eksploitasi sumber daya alam, sedangkan masyarakatnya harus menanggung ketidakpastian atas lingkungan hidup mereka.
PT PHR harus membuka data secara transparan dan membuktikan tanggung jawabnya melalui pemulihan nyata di lapangan,” tegas Rahmat.
Ia juga menekankan bahwa program tanggung jawab sosial perusahaan (TJSL/CSR) tidak dapat dijadikan pengganti kewajiban hukum pemulihan lingkungan. Menurutnya, bantuan sosial tidak boleh mengaburkan persoalan utama, yakni penyelesaian pencemaran dan perlindungan hak masyarakat terdampak.
Sementara itu, Koordinator Nasional GEMARI JAKARTA, Kori Fatnawi,S.H,. dalam orasinya menyoroti ketimpangan prioritas anggaran dan lambannya penyelesaian persoalan akses lahan di 141 lokasi.
“Kami tidak menolak pembangunan dan ketahanan energi nasional, tetapi kami menolak jika kepentingan produksi dijadikan alasan untuk mengesampingkan keselamatan lingkungan dan hak masyarakat Riau. Jangan sampai urusan fasilitas korporasi berjalan cepat, sementara penyelesaian persoalan yang menyangkut ruang hidup masyarakat justru berlarut-larut tanpa kepastian. Kami mendesak PT PHR dan pemerintah memberikan penjelasan terbuka serta tenggat penyelesaian yang jelas,” ujar Kori.
Koalisi Mahasiswa pemuda juga menyoroti informasi mengenai anggaran sewa gedung perkantoran Pertamina Group di Jakarta yang disebut mencapai Rp328–382 miliar per tahun. Mereka meminta transparansi dan evaluasi prioritas anggaran agar penyelesaian kewajiban lingkungan dan hambatan akses lahan memperoleh perhatian serius. Informasi mengenai anggaran tersebut perlu dibuka dan diverifikasi secara transparan oleh pihak terkait.
Dalam aksi ini, GPMI dan GEMARI JAKARTA menyampaikan delapan tuntutan: percepatan pemulihan 233 lokasi, evaluasi rencana pembangunan sumur baru di wilayah bermasalah, penyelesaian akses lahan di 141 titik, pengusutan dugaan tindak pidana lingkungan oleh Mabes Polri, pengujian independen kualitas air dan tanah, perbaikan infrastruktur yang terdampak operasional, transparansi program TJSL/CSR, serta jaminan hak informasi dan partisipasi masyarakat Riau.
GPMI dan GEMARI JAKARTA menegaskan akan terus mengawal persoalan ini melalui advokasi, pengawasan, dan langkah konstitusional. Mereka mendesak PT PHR dan pemerintah memberikan penjelasan terbuka, target penyelesaian yang terukur, serta bukti pemulihan lingkungan yang dapat diverifikasi publik.
“Jangan biarkan kekayaan alam Riau terus menopang ketahanan energi nasional, sementara persoalan lingkungan dan hak masyarakatnya dibiarkan tanpa kepastian. Produksi boleh berjalan, tetapi tanggung jawab hukum dan pemulihan lingkungan tidak boleh ditunda,” pungkas Kori.
