Mahasiswa Desak Kejagung Periksa Bupati Serdang Bedagai Terkait Dugaan Penguasaan 90 Dapur MBG
JAKARTA – Kompasnusa.net// Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Peduli Hukum (AMPPUH) menggelar aksi damai di depan Gedung Kejaksaan Agung RI, Senin (6/7/2026). Aksi ini digelar untuk mendesak aparat penegak hukum segera memproses dugaan penyimpangan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Serdang Bedagai.
Ketua Umum AMPPUH, Novrizal Taufan Nur, menegaskan bahwa program MBG sejatinya hadir untuk menjamin pemenuhan gizi anak sekolah dan kesejahteraan masyarakat luas, bukan dimanfaatkan kepentingan perorangan atau kelompok tertentu.
“Program ini adalah amanah negara demi kesejahteraan rakyat. Jika diduga ada pejabat yang menguasai puluhan fasilitas dapur MBG, hal ini sangat mencurigakan dan merugikan tujuan mulia program tersebut,” ujarnya di lokasi aksi.
Massa secara tegas meminta Kejagung segera memanggil dan memeriksa Bupati Serdang Bedagai, Darma Wijaya, guna meminta klarifikasi mendalam terkait dugaan keterkaitannya dengan penguasaan atau kepemilikan 90 unit dapur MBG.
“Bupati Serdang Bedagai harus dipanggil dan diperiksa! Jika tidak ada yang disembunyikan, mengapa harus takut diperiksa? Langkah ini mutlak dilakukan agar tidak tumbuh fitnah dan keraguan di tengah masyarakat,” tegas Novrizal.
Dalam aksinya, massa membentangkan spanduk bertuliskan:
“Segera panggil dan periksa Bupati Serdang Bedagai Darma Wijaya, Minta klarifikasi mendalam dugaan keterkaitan dengan kepemilikan/penguasaan 90 Unit Dapur MBG”
Tak hanya kepala daerah, AMPPUH juga meminta pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang disinyalir tercatat sebagai donatur atau pihak yang terlibat pendanaan maupun pembangunan fasilitas tersebut.
“Periksa semua SKPD yang terlibat! Ungkapkan secara terbuka dari mana sumber dananya, apakah sesuai aturan keuangan daerah, dan pastikan tidak ada penyalahgunaan wewenang maupun benturan kepentingan. Kami menilai ada potensi penyimpangan yang terencana,” tambahnya.
Novrizal menegaskan, fasilitas program pemerintah tidak boleh dimonopoli atau dikuasai sepihak. Dapur MBG harus dikelola secara terbuka dan dapat dinikmati manfaatnya oleh seluruh masyarakat yang berhak.
“Jangan biarkan sekelompok orang menguasai jalannya program ini demi keuntungan pribadi! Segera telusuri jejak penyimpangan yang diduga terjadi secara terorganisir di Serdang Bedagai,” cetusnya berapi-api.
Pihaknya berjanji tidak akan berhenti mengawal kasus ini sampai terungkap kebenarannya sejelas-jelasnya. Jika belum ada tanggapan nyata, aksi lanjutan dengan jumlah peserta yang jauh lebih besar siap digelar.
“Kami tidak akan diam! Kasus ini harus tuntas, pelaku harus bertanggung jawab. Jika dalam waktu dekat tidak ada langkah konkret, kami akan kembali ke sini dengan kekuatan yang lebih besar,” tandas Noprizal.
Selain itu, ia mengingatkan agar pihak berwenang tidak melakukan rekayasa atau menutup-nutupi fakta. Masyarakat berhak tahu ke mana uang negara dialirkan dan siapa yang benar-benar menguasai aset publik tersebut.
“Jangan biarkan kepercayaan rakyat hilang. Tegakkan keadilan, buktikan hukum berlaku sama bagi siapa saja!” pungkasnya.
