Batu Bara//Kompasnusa.net- miliaran enam fraksi di DPRD Kabupaten Batu Bara kompak menyoroti besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) APBD Tahun 2025 yang mencapai Rp74 miliar. Sorotan tersebut mengemuka dalam rapat paripurna umum fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Pemerintah Kabupaten Batu Bara, Selasa (31/3/2026).
Nilai Silpa APBD Tahun 2025 tercatat sebesar Rp74.021.163.161,68 atau sekitar 6,25 persen dari total APBD. Angka ini dinilai cukup besar dan memunculkan berbagai pertanyaan dari fraksi-fraksi terkait efektivitas penggunaan anggaran daerah.
Enam fraksi DPRD Batu Bara, di antaranya Fraksi Karya Pembangunan Nasional (FKPN), Fraksi PAN, Fraksi KDRI, Fraksi Gerindra, dan Fraksi PDI Perjuangan, secara kompak menyampaikan kritik dan masukan terhadap besarnya Silpa tersebut.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Batu Bara pada Selasa (31/3/2026), sehari setelah Wakil Bupati Batu Bara, Syafrizal, menyampaikan LKPj Tahun Anggaran 2025 pada Senin (30/3/2026).
Fraksi FKPN melalui Ketua Ismar Khomri meninjau apakah Silpa tersebut merupakan hasil efisiensi anggaran atau justru mencerminkan rendahnya daya serap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ia menilai, jika Silpa terjadi akibat program yang tidak terlaksana—terutama yang menyentuh kepentingan masyarakat seperti infrastruktur desa dan bantuan sosial—maka hal itu sangat penting.
Senada, Fraksi PAN menilai besarnya Silpa perlu dijelaskan secara rinci, mengingat masih banyak kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi. Fraksi KDRI juga meminta kejelasan apakah anggaran tersebut berasal dari kegiatan yang tidak dilaksanakan serta mendorong kesiapan dokumen OPD dalam pembahasan lanjutan.
Fraksi Gerindra menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang lebih terukur dan optimal ke depan agar tidak kembali menyisakan anggaran dalam jumlah besar. Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan mendorong penguatan pengawasan internal serta peningkatan akuntabilitas kinerja OPD, termasuk menghindari praktik rangkap jabatan yang berkepanjangan.
Melalui forum paripurna ini, DPRD Batu Bara berharap Pemkab dapat memberikan penjelasan transparan sekaligus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perencanaan dan realisasi anggaran, agar ke depan penggunaan APBD benar-benar tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat.
(Umarul merah)
