DUKUNGAN TERHADAP LANGKAH PRESIDEN PRABOWO DALAM MEMERANGI MAFIA DAN PRAKTIK OLIGARKI
Jakarta// Kompasnusa.Net
Dinamika keamanan nasional dan perkembangan situasi politik di Ibu Kota Jakarta menjadi perhatian berbagai kalangan. Kehadiran personel TNI di sejumlah objek vital serta berbagai isu penegakan hukum di lingkungan elite pemerintahan memunculkan beragam pendapat di tengah masyarakat.
Menyikapi perkembangan tersebut, sebuah pernyataan yang mengangkat tema stabilitas nasional penciptaan pentingnya menjaga persatuan, mendukung penegakan hukum, serta mengawal agenda pemberantasan mafia dan praktik oligarki yang dinilai berpotensi menghambat terwujudnya keadilan dan keadilan bangsa.
Dalam perspektif perlindungan dan keamanan negara, Jakarta memiliki posisi strategis sebagai pusat pemerintahan, aktivitas ekonomi, dan pengambilan keputusan nasional. Oleh karena itu, setiap langkah pengamanan terhadap objek-objek penting perlu dipahami dalam kerangka perlindungan kepentingan negara dan keselamatan masyarakat.
Pengamanan Jakarta dan Pentingnya Stabilitas Nasional
Kehadiran personel TNI di sejumlah titik strategi Ibu Kota dipandang sebagai bagian dari upaya kesiapsiagaan konservasi dan pengamanan negara. Dalam konteks tersebut, kekuatan militer diharapkan menjalankan tugas secara profesional, proporsional, serta senantiasa berpedoman pada konstitusi dan ketentuan hukum yang berlaku.
Pengamanan negara bukan semata-mata berkaitan dengan kekuatan persenjataan, melainkan juga kemampuan mengantisipasi potensi gangguan keamanan, mencegah konflik, dan memastikan masyarakat dapat menjalankan aktivitasnya secara aman.
Stabilitas nasional harus menjadi kepentingan bersama. Tidak boleh ada kelompok mana pun yang memanfaatkan situasi keamanan untuk menciptakan ketegangan, mengadu domba masyarakat, ataupun memperjuangkan kepentingan pribadi dan kelompok dengan mengorbankan kepentingan bangsa.
Penegakan Hukum dan Agenda Pembenahan Institusi
Perhatian berikutnya tertuju pada komitmen pemberantasan mafia serta pembenahan institusi negara. Dalam pandangan penulis pernyataan tersebut, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto diharapkan mampu memastikan bahwa agenda penegakan hukum berjalan tanpa memandang bulu, termasuk ketika berhadapan dengan pihak-pihak yang memiliki pengaruh ekonomi maupun kekuasaan politik.
Berbagai dugaan pelanggaran hukum, termasuk isu penyadapan ilegal di lingkungan internal institusi, perlu diselesaikan melalui proses investigasi dan penegakan hukum yang transparan, objektif, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Prinsip supremasi hukum harus berlaku bagi semua pihak. Tidak boleh ada individu, kelompok, maupun pemegang kekuasaan yang merasa kebal terhadap hukum.
Pembenahan institusi juga membutuhkan keberanian untuk memutus praktik yang mencakup kewenangan, konflik kepentingan, dan perlindungan jaringan yang berpotensi memicu independensi lembaga negara.
Belajar dari Pengalaman Sejumlah Negara
Dalam perjalanan politik internasional, berbagai negara pernah menghadapi masalah serius terkait korupsi, konflik kelembagaan, pengaruh kelompok berkepentingan, dan tantangan terhadap supremasi hukum.
Pengalaman tersebut memberikan pelajaran bahwa kekuatan suatu negara tidak hanya ditentukan oleh kepemimpinan yang kuat, tetapi juga oleh kokohnya institusi demokrasi, independensi penegak hukum, profesionalisme aparat keamanan, serta partisipasi masyarakat.
Oleh karena itu, pemberantasan mafia dan praktik oligarki harus dilakukan melalui mekanisme konstitusional. TNI dan Polri harus tetap profesional serta tunduk pada hukum, sementara seluruh lembaga negara wajib menjalankan kewenangannya sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
Kekuatan negara yang sesungguhnya terletak pada tegaknya konstitusi, bukan pada kekuasaan yang berjalan tanpa pengawasan.
Seruan kepada Rakyat: Jaga Persatuan, Kawal Konstitusi
Menghadapi berbagai dinamika nasional, masyarakat diimbau untuk tetap tenang, menjaga persatuan, dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya.
Ada beberapa hal penting yang perlu menjadi perhatian bersama.
Pertama, masyarakat diharapkan terus mengawali agenda penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, mafia, serta perlindungan kekuasaan secara kritis dan konstruktif.
Kedua, masyarakat hendaknya tetap menjalankan aktivitas sehari-hari dengan tenang, sambil mengikuti informasi resmi dari lembaga yang berwenang mengenai perkembangan situasi keamanan.
Ketiga, masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap hoaks, disinformasi, dan hasutan yang berpotensi memecah belah persaudaraan serta mengganggu ketenteraman sosial.
Keempat, dukungan terhadap pemerintah harus diwujudkan melalui partisipasi yang bertanggung jawab, termasuk mengingatkan dan mengawasi pemerintah agar selalu berada dalam koridor konstitusi.
Menegakkan Kedaulatan, Membangun Indonesia Berkeadilan
Perang melawan mafia, korupsi, dan meremehkan kekuasaan bukan semata-mata agenda satu pemerintahan, melainkan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa.
Indonesia membutuhkan pemimpin yang berintegritas, institusi negara yang kuat, aparat yang profesional, serta rakyat yang berani menyuarakan kebenaran berdasarkan hukum dan konstitusi.
Dukungan terhadap Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan pemerintahan perlu memberikan komitmen yang menjaga demokrasi, transparansi, keadilan, dan supremasi hukum.
Sebab, tujuan akhir dari seluruh perjuangan kebangsaan bukanlah sekedar terciptanya stabilitas, melainkan lahirnya Indonesia yang berdaulat, adil, makmur, dan terbebas dari praktik kekuasaan yang merugikan rakyat.
Persatuan rakyat adalah kekuatan bangsa. Konstitusi adalah jangkar negara. Dan keadilan harus menjadi panglima dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Jakarta, 06/11/2026
Oleh: Pecinta NKRI
DR (C) Muhammad Ilham S,PT. SH, MH
