DELI SERDANG//kompasnusa.net — Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Deli Serdang memandang pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2027 sebagai momentum penting untuk memperkuat keberpihakan pemerintah daerah terhadap pemenuhan hak dan perlindungan anak. LPA mengapresiasi berbagai capaian Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, termasuk peningkatan predikat Kabupaten Layak Anak (KLA) dari kategori Madya pada 2024 menjadi Nindya pada 2025″ Rabu(10/11/26).
Capaian tersebut menunjukkan adanya komitmen dan kerja lintas sektor yang patut dihargai. Namun, penghargaan harus menjadi pijakan untuk memperluas manfaat pembangunan, bukan akhir dari perjuangan. Keberhasilan sesungguhnya harus terlihat dari semakin terpenuhinya hak, meningkatnya keselamatan, dan terlindunginya setiap anak hingga ke tingkat desa.
Ketua LPA Kabupaten Deli Serdang, Junaidi Malik, S.H., menyampaikan bahwa sejumlah capaian sektoral juga layak diapresiasi. Profil Anak Deli Serdang 2023 mencatat 1.792 Sekolah Ramah Anak berdasarkan pendataan sampai 2022, serta 199 Forum Anak yang telah terbentuk di tingkat kecamatan dan desa. LPA juga mengapresiasi upaya pelayanan pengaduan perlindungan perempuan dan anak yang dalam laporan kinerja Dinas P3AP2KB tahun 2024 mencatat realisasi penyelesaian pengaduan sebesar 100 persen dari target 100 persen. Capaian tersebut merupakan modal penting, tetapi perlu diperbarui dan dievaluasi dari sisi kualitas pelayanan, perlindungan korban, serta keberlanjutan penanganan kasus. Jumlah lembaga yang terbentuk dan laporan yang diselesaikan harus diikuti dengan bukti bahwa anak benar-benar merasa aman, didengar, dan memperoleh perlindungan.
Pada sektor kesehatan, LPA mengapresiasi berbagai inovasi Dinas Kesehatan dalam penanganan stunting, termasuk Kelas Balita Stunting, Si Nande Bundaku, dan Simamak. Dinas Kesehatan mempublikasikan hasil pengukuran lokal tahun 2024 sebesar 0,31 persen atau 385 balita mengalami stunting. Capaian tersebut patut menjadi perhatian positif dengan tetap memperhatikan metode pengukuran dan pembaruan data. Di sisi lain, dokumen Renja 2026 masih mengidentifikasi belum optimalnya kerja sama dengan sekolah dalam pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar, keterbatasan waktu tenaga kesehatan, dan belum maksimalnya dukungan sekolah. LPA mendorong penguatan pelayanan kesehatan berbasis sekolah dan Puskesmas, deteksi dini tumbuh kembang, pemenuhan gizi, pemeriksaan berkala, serta tindak lanjut dan rujukan bagi anak yang membutuhkan penanganan khusus.
Pada sektor pendidikan, LPA mengapresiasi pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Budaya Sekolah Aman dan Nyaman (BSAN) Kabupaten Deli Serdang pada 29 Juni 2026 sebagai langkah kelembagaan penting dalam memperkuat perlindungan anak. LPA juga mengapresiasi terbitnya Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor 248 Tahun 2026 tentang SOP Penanggulangan Bencana Banjir pada Satuan Pendidikan, yang ditetapkan pada 31 Maret 2026. Namun, kebijakan tersebut harus dibuktikan melalui pelaksanaan di lapangan.
Pokja BSAN harus aktif memantau sekolah, memfasilitasi pengaduan, melindungi korban, dan mengoordinasikan rujukan. Pendidikan inklusif, layanan konseling, serta pencegahan kekerasan juga harus diperkuat. LPA mendorong audit Sekolah Ramah Anak dan Sekolah Aman yang mengukur aksesibilitas, sarana prasarana, mekanisme pengaduan, kompetensi tenaga pendidik, dan keamanan seluruh peserta didik.
Terhadap Dinas Sosial, LPA mengapresiasi capaian pelayanan anak terlantar di luar panti yang dalam dokumen Renja 2024 tercatat mencapai target 100 persen. Capaian tersebut patut menjadi modal untuk memperkuat pelayanan sosial anak secara berkelanjutan.
Namun, dokumen yang sama mencatat rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar baru mencapai 46 persen dari target 100 persen. Kedua angka tersebut merupakan data historis tahun 2024 dan perlu diperbarui untuk menggambarkan kondisi terkini.
LPA meminta evaluasi terhadap kualitas pelayanan, jumlah anak yang memperoleh manfaat, tindak lanjut rehabilitasi, serta pemenuhan kebutuhan pengasuhan. LPA juga mendorong audit berkala terhadap Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), penguatan pekerja sosial, asesmen individual, dan rencana pemulihan agar anak tidak hanya menerima bantuan, tetapi juga memperoleh perlindungan dan kesempatan tumbuh kembang secara layak.
Pada aspek hak sipil, LPA mengapresiasi langkah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) yang telah memperluas pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA), termasuk melalui kerja sama dengan 59 klinik, 34 Puskesmas, dan 25 rumah sakit.
Berdasarkan publikasi pada 30 September 2025, sebanyak 14.071 KIA telah dicetak selama 2024 hingga 30 September 2025. Namun, data cakupan yang dipublikasikan Dinas PMD Dukcapil Provinsi Sumatera Utara pada Maret 2026 menunjukkan bahwa dari 585.060 anak sasaran di Deli Serdang, baru 162.918 anak atau 27,85 persen yang memiliki KIA, sedangkan 422.142 anak atau 72,15 persen belum memilikinya.
LPA meminta pembaruan data dan percepatan penerbitan KIA melalui pelayanan jemput bola di desa, PAUD, sekolah, Posyandu, serta fasilitas pelayanan publik. Pelayanan perlu memprioritaskan anak dari keluarga rentan, anak penyandang disabilitas, dan anak dalam pengasuhan alternatif.
LPA juga mengapresiasi peran Bappedalitbang dalam menyediakan kerangka perencanaan pembangunan dan evaluasi daerah, termasuk ketersediaan publikasi data anak sebagai salah satu dasar penyusunan kebijakan.
Namun, Bappedalitbang harus memastikan kebutuhan dan persoalan anak benar-benar terintegrasi dalam RKPD, Renja, penganggaran, dan indikator kinerja seluruh perangkat daerah. LPA mengusulkan matriks lintas OPD yang memuat program, alokasi anggaran, sasaran penerima manfaat, wilayah intervensi, indikator hasil, dan sumber data.
Peta kebutuhan serta kerentanan anak di 22 kecamatan juga perlu menjadi dasar penentuan prioritas. Forum Anak harus dilibatkan secara bermakna dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan, sehingga suara anak tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi menjadi pertimbangan dalam pengambilan kebijakan.
Pada tingkat desa, LPA mendorong Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) memperkuat peran pemerintah desa sebagai garda terdepan perlindungan anak. LPA menghargai berbagai upaya pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa yang telah berjalan.
Namun, program Desa Ramah Anak perlu didorong lebih terstruktur dan terukur. Dalam dokumen publik yang berhasil ditelusuri, belum ditemukan bukti memadai mengenai pemerataan program tersebut yang dilengkapi peta sasaran, target, anggaran, dan indikator hasil di seluruh desa.
LPA mendorong agar pemenuhan hak anak masuk dalam RPJM Desa, RKP Desa, dan APB Desa. Desa perlu memiliki data anak, ruang partisipasi anak dalam musyawarah pembangunan, sistem deteksi dini dan pelaporan kekerasan, serta jejaring rujukan dengan layanan kesehatan, pendidikan, sosial, dan perlindungan anak.
Perhatian khusus juga harus diberikan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
LPA mengapresiasi langkah Dinas Pendidikan dalam menerbitkan SOP penanggulangan banjir pada satuan pendidikan, tetapi kebijakan tersebut perlu disinergikan dengan BPBD dan diperluas menjadi sistem pendidikan aman bencana.
BPBD harus memastikan sekolah dan desa rawan bencana memiliki peta risiko, jalur evakuasi, simulasi berkala, serta rencana penyelamatan yang memperhatikan kebutuhan anak usia dini dan anak penyandang disabilitas.
Ketika bencana terjadi, harus tersedia prosedur pendataan anak terdampak, penanganan anak yang terpisah dari keluarga, reunifikasi keluarga secara aman, pengasuhan sementara, pengungsian ramah anak, pencegahan kekerasan dan eksploitasi, pelayanan kesehatan, serta dukungan psikososial. Keberlanjutan pendidikan juga harus dijamin melalui pembelajaran darurat dan pemulihan fasilitas pendidikan. Semua itu memerlukan koordinasi BPBD dengan Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Disdukcapil, Dinas PMD, dan DP3AP2KB.
Menurut Junaidi Malik, seluruh capaian tersebut harus menjadi dasar untuk membangun sistem perlindungan anak yang lebih terintegrasi. LPA mendorong Pemerintah Kabupaten Deli Serdang melakukan Audit Kebijakan dan Anggaran Pemenuhan Hak Anak sebagai dasar evaluasi R-APBD 2027.
Audit perlu memeriksa kesesuaian antara kebutuhan anak, perencanaan program, alokasi dan realisasi anggaran, jangkauan penerima manfaat, serta dampak pelayanan. LPA meminta setiap OPD menyampaikan data terbaru, target tahunan, indikator keberhasilan, dan mekanisme pertanggungjawaban. “LPA menghargai setiap capaian pemerintah daerah.
Namun, apresiasi tidak berarti menghentikan kritik, dan kritik bukan berarti meniadakan kerja baik yang sudah dilakukan. Dinas Kesehatan, Pendidikan, Sosial, Disdukcapil, Bappedalitbang, PMD, dan BPBD harus memperlihatkan tanggung jawab serta hasil kerjanya.
Kita tidak ingin penghargaan hanya menjadi kebanggaan administratif, sementara masih ada anak yang belum memperoleh pelayanan, belum aman di sekolah, belum memiliki identitas, atau belum terlindungi ketika bencana terjadi. R-APBD 2027 harus memastikan setiap program dan setiap rupiah anggaran benar-benar memberi manfaat bagi anak,” tegas Junaidi Malik, S.H.
