Mandailing Natal | Kompasnusa.Net
Dugaan penyalahgunaan mesin generator set (genset) bantuan pemerintah untuk kepentingan pribadi kepala desa serta maraknya aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) di kawasan Siulang Aling, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara, menuai sorotan masyarakat.
Persoalan tersebut mencuat setelah sejumlah warga Desa Lubuk Kapundung I menyampaikan dugaan penggunaan genset yang disebut-sebut merupakan bantuan Kementerian Pertanian dan diperuntukkan bagi kebutuhan listrik masyarakat. Selain itu, aktivitas penambangan emas yang diduga berlangsung di sejumlah titik di kawasan tersebut juga dikhawatirkan dapat menimbulkan kerusakan lingkungan dan meningkatkan risiko bencana alam.
Kawasan Siulang Aling dikenal memiliki keterbatasan akses transportasi. Untuk mencapai Desa Lubuk Kapundung I, perjalanan harus ditempuh melalui jalur sungai dengan menggunakan perahu selama kurang lebih empat jam dari ibu kota kecamatan, berdasarkan keterangan yang dihimpun.
Kondisi geografis tersebut dinilai menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan pengawasan pembangunan, penggunaan anggaran desa, serta pemanfaatan bantuan pemerintah di wilayah tersebut.
Genset Bantuan Diduga Tidak Digunakan Sesuai Peruntukan
Sejumlah warga mengungkapkan adanya dugaan bahwa mesin genset bantuan pemerintah yang seharusnya dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat kini berada di lokasi tertentu dan diduga digunakan untuk kepentingan pribadi kepala Desa Lubuk Kapundung I.
Ahmad Yusron, seorang pemuda setempat yang menyuarakan persoalan tersebut, mengatakan bahwa keberadaan dan pemanfaatan genset bantuan itu perlu diperiksa oleh instansi terkait.
“Inilah mesin genset bantuan dari Kementerian Pertanian yang seharusnya untuk kepentingan listrik masyarakat. Saat ini, mesin tersebut berada di suatu tempat dan diduga digunakan untuk kepentingan pribadi kepala desa,” ujar Yusron kepada awak media.
Pernyataan tersebut menjadi dasar perlunya penelusuran lebih lanjut mengenai status bantuan, tujuan awal pengadaan, lokasi penempatan, serta pihak yang saat ini menguasai dan mengoperasikan mesin tersebut.
Apabila benar terjadi perubahan penggunaan yang tidak sesuai dengan peruntukan bantuan, pemerintah daerah dan instansi pemberi bantuan diharapkan melakukan pemeriksaan untuk memastikan apakah pemanfaatannya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Aktivitas Tambang Emas Diduga Rusak Lingkungan
Selain persoalan genset, Yusron juga menyoroti dugaan aktivitas pertambangan emas tanpa izin di kawasan Siulang Aling. Menurut keterangannya, sejumlah alat berat diduga beroperasi di sekitar bantaran sungai untuk melakukan aktivitas penambangan.
Ia menilai kegiatan tersebut perlu mendapat perhatian serius karena berpotensi mengubah kondisi aliran sungai, merusak bantaran, serta meningkatkan kerentanan lingkungan apabila dilakukan tanpa pengelolaan dan pengawasan yang memadai.
“Banyak alat berat beroperasi di sini. Aktivitas tersebut diduga merusak alam untuk melakukan penambangan emas di bantaran sungai yang ada di Siulang Aling. Kami meminta agar kegiatan ini diperiksa secara serius,” ungkap Yusron.
Ia juga menyampaikan dugaan adanya pihak-pihak yang memberikan dukungan terhadap aktivitas pertambangan tersebut, termasuk dugaan keterlibatan oknum aparat penegak hukum dan empat kepala desa yang disebut-sebut menerima sejumlah uang untuk kepentingan pribadi.
Namun, tuduhan mengenai dugaan aliran uang dan keterlibatan pihak-pihak tersebut masih harus dibuktikan melalui penyelidikan yang objektif. Belum terdapat keterangan terverifikasi dalam informasi yang dihimpun untuk memastikan kebenaran tuduhan tersebut.
Karena itu, aparat penegak hukum diharapkan menelusuri legalitas kegiatan pertambangan, kepemilikan dan penggunaan alat berat, pihak yang bertanggung jawab atas operasional tambang, serta kemungkinan adanya aliran dana apabila ditemukan bukti awal yang mendukung dugaan tersebut.
Pemeriksaan lapangan juga dinilai penting untuk mengetahui kondisi lingkungan di sekitar bantaran sungai dan mengidentifikasi potensi dampak terhadap permukiman maupun kehidupan masyarakat setempat.
Yusron Mengaku Mendapat Ancaman dan Penganiayaan
Persoalan ini semakin menjadi perhatian setelah Ahmad Yusron mengaku mengalami ancaman serius dan penganiayaan beberapa hari setelah memberikan keterangan kepada sejumlah awak media di Desa Lubuk Kapundung I.
Menurut informasi yang disampaikan, dugaan penganiayaan tersebut melibatkan seseorang yang disebut sebagai anak dari salah seorang pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Lubuk Kapundung I.
Klaim mengenai ancaman dan penganiayaan itu perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan terhadap korban, saksi-saksi, serta bukti pendukung lainnya. Identitas dan peran pihak yang diduga terlibat juga perlu dipastikan melalui proses hukum agar penanganannya berjalan objektif dan tidak menimbulkan tuduhan yang keliru.
Apabila telah terdapat laporan resmi, aparat kepolisian diharapkan memberikan kepastian mengenai perkembangan penanganannya serta memastikan keselamatan pihak yang merasa terancam.
Kebebasan masyarakat untuk menyampaikan informasi, kritik, dan dugaan penyimpangan kepada publik maupun aparat berwenang perlu dilindungi sesuai ketentuan hukum. Pada saat yang sama, setiap tuduhan harus ditangani melalui mekanisme pembuktian yang berlaku.
Minta Kapolda Sumut Turun Langsung
Atas berbagai persoalan tersebut, Yusron berharap Kapolda Sumatera Utara beserta instansi terkait melakukan pemeriksaan langsung ke kawasan Siulang Aling, Kecamatan Muara Batang Gadis.
Ia meminta agar dugaan aktivitas tambang emas tanpa izin, kerusakan lingkungan, serta dugaan penyalahgunaan genset bantuan pemerintah tidak berhenti sebatas menjadi perbincangan masyarakat.
Menurutnya, pemeriksaan langsung diperlukan untuk memastikan kondisi di lapangan, memeriksa legalitas aktivitas pertambangan, dan menelusuri dugaan penyimpangan apabila ditemukan bukti yang cukup.
Masyarakat juga berharap pemerintah daerah dan instansi teknis melakukan evaluasi terhadap pemanfaatan bantuan pemerintah di desa-desa yang sulit dijangkau, sehingga bantuan yang diberikan benar-benar digunakan sesuai tujuan dan memberikan manfaat bagi warga.
