Lempabudti Minta Gubsu Bobby Nasution Evaluasi Perhatian terhadap Kebudayaan Tionghoa
Medan // Kompasnusa.net – Lembaga Pelestarian Budaya Tionghoa Yayasan Istana Harta Lima Penjuru (Lempabudti YIHLP) secara resmi menyurati Gubernur Sumatera Utara, Bobby Afif Nasution, untuk meminta perhatian serius pemerintah provinsi terhadap pelestarian dan pengembangan kebudayaan Tionghoa di Sumatera Utara.
Surat yang disampaikan pada Selasa (20/10/2026) tersebut juga disampaikan kepada Menteri Kebudayaan Republik Indonesia dan Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah Sumatera Utara, Kementerian Kebudayaan RI.
Pendiri Lempabudti YIHLP, Ade Chandra, SH, MM, didampingi Ketua Umum Edy Candra, SH, membenarkan menyampaikan surat tersebut saat ditemui awak media seusai mengantarkannya ke Kantor Gubernur Sumatera Utara di Jalan Diponegoro, Medan.
Ade Chandra menjelaskan, surat itu merupakan penyampaian aspirasi yang telah dilakukan selama tiga tahun berturut-turut. Pihaknya menilai belum terlihatnya perhatian dan dukungan yang memadai dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terhadap ruang ekspresi serta pelestarian kebudayaan Tionghoa.
“Ini sudah memasuki tahun ketiga kami menyampaikan pemberitahuan kepada Gubernur Sumatera Utara. Namun, hingga kini kami belum memperoleh pemahaman yang memadai mengenai perhatian, dukungan, maupun program kerja tahunan pemerintah daerah untuk pelestarian Kebudayaan Tionghoa,” ungkap Ade.
Menurutnya, pihak Lempabudti YIHLP masih mengintip belum adanya kejelasan mengenai program pelestarian kebudayaan Tionghoa di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, baik melalui bagian kesejahteraan rakyat maupun Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif.
Ia juga menyoroti penyelenggaraan Imlek Fair yang sebelumnya pernah menjadi agenda tahunan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Menurutnya, kegiatan tersebut tidak lagi terlihat dalam beberapa tahun terakhir.
“Kami merenungkan mengapa Imlek Fair yang sebelumnya menjadi agenda tahunan kini tidak lagi terselenggara. Kami berharap pemerintah memberikan penjelasan sekaligus menyebarkan kebijakan dan program yang berkaitan dengan pelestarian Kebudayaan Tionghoa,” ujarnya.
Ade menegaskan, aspirasi yang disampaikan bukan semata-mata mengenai penyelenggaraan sebuah festival, melainkan juga keterlibatan perhatian pemerintah terhadap kekayaan budaya yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat Sumatera Utara.
Ia menyebutkan, masyarakat Tionghoa memiliki beragam tradisi, festival kebudayaan, ritual adat, serta warisan budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Menurutnya, kekayaan budaya tersebut perlu mendapatkan ruang yang layak agar tetap terpelihara dan dapat dikenal oleh generasi muda.
Selain kegiatan perayaan Imlek, Lempabudti YIHLP juga menekankan pentingnya perhatian terhadap pelindungan cagar budaya dan Warisan Budaya Takbenda (WBTb) yang berkaitan dengan sejarah serta tradisi masyarakat Tionghoa di Sumatera Utara.
Pihaknya berharap pemerintah provinsi dapat memberikan perhatian berkelanjutan melalui kebijakan, fasilitasi kegiatan perekonomian, serta penyusunan program kerja yang jelas dan terukur.
Ade Chandra juga mengungkapkan kekhawatirannya bahwa minimnya dukungan yang mereka rasakan dapat menimbulkan kesan kurangnya keberpihakan terhadap kebudayaan Tionghoa. Oleh karena itu, ia meminta agar pemerintah mengedepankan prinsip kesetaraan dan tidak membedakan perhatian terhadap kelompok budaya yang ada di Sumatera Utara.
Meski demikian, pihak Lempabudti YIHLP berharap permasalahan tersebut dapat ditindaklanjuti melalui komunikasi dan evaluasi bersama, sehingga aspirasi yang disampaikan memperoleh tanggapan konkret dari pemerintah daerah.
Melalui surat tersebut, Lempabudti YIHLP secara khusus meminta Gubernur Sumatera Utara menyebarkan kinerja jajaran terkait, terutama perangkat daerah yang menangani urusan Kebudayaan dan kesejahteraan masyarakat.
Mereka juga berharap Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kembali mempertimbangkan penyelenggaraan Imlek Fair sebagai salah satu ruang ekspresi budaya yang dapat memperkuat keberagaman, mempererat hubungan antaretnis, sekaligus memperkenalkan Kebudayaan Tionghoa kepada masyarakat luas.
Menurut Lempabudti YIHLP, pelestarian budaya merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan dukungan pemerintah, komunitas budaya, serta masyarakat. Oleh karena itu, perhatian terhadap kebudayaan Tionghoa diharapkan tidak berhenti pada kegiatan-kegiatan seremonial, tetapi diwujudkan melalui kebijakan dan program berkelanjutan. (Redaksi)
