Diduga Sarat Kepentingan Bupati, Proyek Normalisasi Sungai di Kabupaten Gayo Lues Gunakan Anggaran BTT Tuai Sorotan
Aceh — Kompasnusa.net// Proyek normalisasi sungai yang bersumber dari anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Gayo Lues kembali menjadi sorotan publik. Sejumlah alat berat, termasuk ekskavator, masih terlihat beroperasi di sejumlah titik aliran sungai di Kecamatan Blangkejeren dan beberapa kecamatan lainnya.
Proyek tersebut disebut-sebut menggunakan anggaran BTT yang bersumber dari APBK Kabupaten Gayo Lues tahun anggaran 2025–2026. Namun, pelaksanaan proyek kini memunculkan pertanyaan dan dugaan adanya kepentingan bisnis di balik kegiatan penanganan pascabencana tersebut.
Isu yang berkembang di tengah masyarakat menyebutkan sejumlah alat berat yang digunakan dalam proyek normalisasi sungai diduga memiliki keterkaitan dengan keluarga Bupati Gayo Lues, Suhaidi. Bahkan, muncul informasi bahwa alat berat tersebut baru dibeli setelah adanya proyek normalisasi sungai yang dibiayai melalui anggaran BTT.
Informasi tersebut tentu memerlukan klarifikasi dan penjelasan dari pihak-pihak terkait. Sebab, penggunaan anggaran BTT pada prinsipnya diperuntukkan bagi kebutuhan mendesak, termasuk penanganan dampak bencana alam dan kondisi darurat yang membutuhkan tindakan cepat.
Sorotan publik semakin menguat karena anggaran BTT yang dialokasikan disebut mencapai puluhan miliar rupiah. Di tengah kondisi masyarakat yang masih merasakan dampak bencana alam, penggunaan anggaran tersebut diharapkan benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat langsung bagi warga terdampak.
Masyarakat pun mempertanyakan mekanisme pengelolaan proyek normalisasi sungai tersebut, mulai dari sumber anggaran, instansi atau dinas yang bertanggung jawab, hingga proses penggunaan alat berat di sejumlah lokasi pekerjaan.
Irwansyah, salah seorang warga Kecamatan Blangkejeren, mengaku melihat sejumlah alat berat terus melakukan aktivitas normalisasi di beberapa titik sungai yang sebelumnya terdampak banjir bandang.
“Alat berat tersebut saat ini masih terus bekerja melakukan kegiatan normalisasi sungai di beberapa titik sungai yang terdampak banjir bandang,” ujarnya.
Menurutnya, masyarakat mengetahui adanya informasi yang berkembang mengenai dugaan kepemilikan alat berat tersebut. Karena itu, ia berharap pemerintah daerah dapat memberikan penjelasan terbuka agar tidak menimbulkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat.
Sementara itu, Aktivis Provinsi Aceh, Rahmudi, meminta aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan Tinggi Aceh, untuk melakukan penelusuran dan audit terhadap penggunaan anggaran BTT Kabupaten Gayo Lues.
Menurut Rahmudi, audit dan pemeriksaan penting dilakukan untuk memastikan seluruh penggunaan anggaran penanganan bencana telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu.
“Kami cukup prihatin. Kami berharap Kejaksaan Tinggi Aceh dapat melakukan audit dan penelusuran terhadap penggunaan anggaran Belanja Tidak Terduga Kabupaten Gayo Lues. Jika memang terdapat dugaan penyimpangan atau konflik kepentingan, tentu harus dilakukan pemeriksaan secara transparan sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya.
Ia menilai, anggaran yang dialokasikan untuk penanganan kondisi darurat dan dampak bencana seharusnya dikelola secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
“Jangan sampai anggaran yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat terdampak bencana justru menimbulkan dugaan adanya kepentingan bisnis atau keuntungan bagi pihak tertentu. Semua harus dibuka secara terang dan diuji melalui mekanisme pemeriksaan yang berwenang,” tambahnya.
Hingga berita ini ditulis, Pemerintah Kabupaten Gayo Lues belum memberikan keterangan resmi terkait pengelolaan proyek normalisasi sungai yang bersumber dari anggaran BTT tersebut. Belum diperoleh pula penjelasan resmi mengenai dinas atau instansi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan, mekanisme pengadaan maupun penggunaan alat berat di sejumlah titik proyek.
Dugaan mengenai keterkaitan alat berat dengan keluarga Bupati Gayo Lues juga masih memerlukan klarifikasi dari pihak yang bersangkutan. Redaksi membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada Pemerintah Kabupaten Gayo Lues, Bupati Gayo Lues, keluarga Bupati, serta pihak-pihak lain yang disebut atau berkaitan dengan informasi dalam pemberitaan ini.
Transparansi penggunaan anggaran BTT menjadi penting untuk menjawab pertanyaan publik, sekaligus memastikan dana yang dialokasikan untuk penanganan bencana benar-benar digunakan sesuai peruntukan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kabupaten Gayo Lues. (Irvan)
