Oknum Kades di Madina Diduga Terlibat Transaksi Emas Hasil Tambang Ilegal, Polisi Diminta Usut Tuntas
MANDAILING NATAL//Kompasnusa.net– Seorang oknum kepala desa yang juga disebut menjabat sebagai Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Mandailing Natal diduga terlibat dalam transaksi jual beli emas yang diduga berasal dari aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI).
Dugaan tersebut mencuat setelah awak media melakukan pemantauan di salah satu lokasi tong pengolahan emas yang diduga beroperasi tanpa izin di sekitar Desa Runding, Kecamatan Panyabungan Barat, Senin (20/7/2026).
Berdasarkan informasi yang dihimpun, oknum tersebut datang menggunakan sebuah mobil bersama dua orang lainnya. Di lokasi, ia diduga menyerahkan tiga keping emas kepada seorang pekerja tong pengolahan untuk ditimbang sebelum dilakukan pencatatan transaksi.
Nilai emas yang ditimbang disebut mencapai lebih dari Rp300 juta. Namun, hingga kini belum ada keterangan resmi yang memastikan asal-usul emas tersebut maupun legalitas transaksi yang berlangsung.
Saat dikonfirmasi awak media, pria yang disebut bernama Miswar itu mengaku hanya sebagai warga biasa yang diminta mengawal emas tersebut.
“Saya hanya warga Desa Sabajior yang diutus untuk mengawal emas ini. Soal siapa pemilik aslinya, saya tidak tahu,” ujarnya.
Atas temuan tersebut, awak media mengaku telah menyampaikan laporan kepada Humas Polres Mandailing Natal. Menanggapi informasi tersebut, Bripka Roy Manurung menyatakan pihak kepolisian akan menindaklanjutinya.
“Terima kasih atas laporannya, hal ini akan segera kami tindak lanjuti,” katanya.
Apabila dalam proses penyelidikan nantinya terbukti emas tersebut berasal dari aktivitas pertambangan tanpa izin, pihak-pihak yang terlibat dapat dikenakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), Namun demikian, penetapan ada atau tidaknya tindak pidana sepenuhnya merupakan kewenangan aparat penegak hukum berdasarkan hasil penyelidikan dan pembuktian di pengadilan.
Hingga berita ini ditulis, belum ada pernyataan resmi dari pihak yang disebut dalam pemberitaan terkait dugaan tersebut, sehingga asas praduga tak bersalah tetap harus dikedepankan. (*)
