Soroti Isu Oknum Bermain Proyek, Ricky Anthony Harap KPK Awasi DPRD Sumut
Medan-Kompasnusa.net// Pimpinan DPRD Sumatera Utara Ricky Anthony berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut memberikan perhatian dan pengawasan terhadap lembaga legislatif, khususnya DPRD Sumut.
Hal itu disampaikan Ricky saat menanggapi isu yang beredar mengenai oknum anggota DPRD Sumut yang disebut-sebut bermain proyek di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Selasa (15/9/2026).
Menurut Ricky, posisi DPRD sebagai lembaga pengawasan bukan berarti lembaga tersebut tidak dapat diawasi oleh institusi penegak hukum maupun lembaga pengawasan lainnya.
“Walaupun DPRD ini lembaga pengawasan, bukan berarti tidak bisa diawasi oleh institusi lain. APH sangat bisa mengawasi DPRD,” ujar Ricky.
Ia mengaku justru menyambut baik apabila lembaga penegak hukum seperti KPK memberikan perhatian lebih terhadap aktivitas di lingkungan DPRD.
“Kita sangat senang jika lembaga hukum seperti KPK bisa memberikan perhatian pengawasan lebih kepada lembaga DPRD ini. Agar kita kerja pun nyaman dan terjaga tetap berada di jalur yang semestinya,” katanya.
Ricky kemudian menyinggung mengenai pokok pikiran (pokir) DPRD. Menurutnya, pokir seharusnya benar-benar berasal dari aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang disampaikan melalui anggota DPRD.
“Pokir itu sejatinya harus murni kita teruskan dari usulan suara masyarakat. Isinya apa yang diminta dan dibutuhkan masyarakat. Misalnya pembangunan jalan, kita DPRD berjuang dan bersuara agar jalan yang diminta masyarakat diperbaiki pemerintah,” jelasnya.
Namun, Ricky menegaskan, setelah usulan program disampaikan dan diperjuangkan, DPRD tidak seharusnya ikut campur dalam menentukan pihak yang mengerjakan proyek tersebut.
“Sampai di situ tugas kita. Urusan siapa yang mengerjakan itu jelas bukan urusan kita,” tegasnya.
Ia menilai batas antara fungsi DPRD sebagai pengusul dan pengawas dengan pelaksanaan proyek harus tetap dijaga agar tidak terjadi konflik kepentingan.
“Saya kira sudah jelas bahwa DPRD itu tidak boleh mengerjakan proyek. Yang boleh itu mengusulkan adanya program. Urusan siapa yang mengerjakan, itu urusannya pemerintah dan pihak ketiga,” ujarnya.
Karena itu, Ricky berharap tidak ada anggota DPRD yang menjadikan pokir sebagai sarana untuk kepentingan pribadi.
“Jangan ada DPR yang masih main-main menjadikan pokir sebagai alat kepentingan pribadi. Pokir itu harus berdasarkan kepentingan masyarakat,” pungkasnya. (Tgh)
