Hampir Sepekan Padam Listrik Bergilir di Kalimantan, Tapi PLN Tidak Transparan
Jakarta – Kompasnusa.net// Pemadaman listrik di tanah air terus meluas. Setelah Pulau Jawa yang hingga kini belum normal total, sekarang situasi serupa juga melanda Pulau Kalimantan. Bahkan menurut informasi, keresahan warga akibat padam listrik bergilir sudah terjadi hampir sepekan atau persisnya sejak Senin, 22 Juni 2026.
Menurut informasi, sejumlah wilayah di Kalimantan yang terdampak pemadaman listrik meliputi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah (seperti Palangka Raya), serta kawasan Kalimantan Timur.
Isunya, Versi PT PLN (Persero) yang disebar ke masyarakat, penyebab utamanya adalah kendala operasional dan menurunnya pasokan listrik pada sistem interkoneksi Kalimantan akibat adanya gangguan pada salah satu pembangkit listrik.
Misalnya seperti pengumuman yang disampaikan PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Banjarmasin bahwa pemadaman listrik bergilir ini sehubungan dengan adanya kendala operasional sistem kelistrikan interkoneksi Kalimantan.
Akibatnya terjadi penurunan pasokan daya, sehingga petugas PLN saat ini melakukan pengaturan beban pada sistem interkoneksi sebagai langkah menjaga kestabilan sistem kelistrikan secara menyeluruh.
Oleh sebab itu sebagian wilayah di Kota Banjarmasin kembali terkena pemadaman bergilir pada Kamis, 25 Juni 2026, hari ini.
Kordinator Nasional Relawan Listrik untuk Negeri (Kornas Re-LUN) Teuku Yudhistira pun kembali buka suara. Ia bahkan mendesak agar PLN transparan atau terbuka kepada masyarakat bagaimana fakta yang terjadi sehingga memicu keresahan masyarakat.
“Karena dari data yang kami himpun, banyak permasalahan yang menjadi pemicu pemadaman listrik di Kalimantan ini, termasuk masalah batubara,”” beber Yudhistira.
Menurut Yudhis, transformasi energi yang selalu digaungkan Dirut PLN Darmawan Prasodjo yakni energi baru terbarukan (EBT) cenderung isapan jempol belaka.
“Karena faktanya, untuk sistem kelistrikan PLN masih ketergantungan dengan PLTU yang menggunakan batubara. Nah persoalan di Kalimantan ini juga salah satunya tidak terlepas dari batubara dan disamping masalah lainnya,” ungkapnya.
Berikut daftar permasalahan yang berdampak pemadaman Interkoneksi Kalimantan:
-*Ketidaksiapan Pembangkit*
* FD PLTU CFK #1,2 Total 40 MW (Kendala Batu Bara basah & Batu Bara Gantung, DMN 45 MW)
* FD PLTU Muara Jawa #1 21 MW (Kendala Bearing Turbin, DMN 27.5 MW)
* FD PLTU Muara Jawa #2 5 MW (Kendala Bearing Turbin, DMN 27.5 MW)
* FD PLTGU Senipah#2 27 MW (Dalam pemantauan pasca gangguan cooling LPT setelah masuk system Kembali, DMN 46 MW)
* FD PLTGU Senipah STG 9 MW (Kendala Operasi 1 unit HRSG beban tidak maksimal, DMN 25 MW)
* FO PLTGU Senipah#1 46 MW (Gangguan Alarm Firing sisi LPT, Estimasi 20 Feb 2026 s.d M1 Sep 2026)
* FO PLTU Indoeka#1 100 MW (Gangguan MFT Boiler Trip, DMN 100 MW)
* FO PLTU Indoeka#2 100 MW (Gangguan MOP, Estimasi 13 Jun 2026 sampai dengan 04 Agustus 2026)
* FO PLTU ITP 45 MW ( Kendala Ketersediaan Batubara 11 Mar 2026 sampai 31 Juli 2026)
* FO PLTU Asam2#4 54 MW (Perbaikan Turbine Generator 20 Sep 2025 s.d 01 Agustus 2027)
* PO PLTU Pulpis 45 MW (Simple Isnpection 01 Jun 2026 s.d 26 Jun 2026)
* PO PLTU TPI #2 100 MW (Seriously Inspection 17 Jun 2026 s.d 13 Jul 2026)
* FD PLTMG Bengkanai 70 MW (Kendala Supplay Gas Medco, Menggunakan Tube Skid CNG, DMN 185 MW )
Transfer Komam – Tanjung : 64.6 MW (Kaltim kirim ke Kalsel)
“Akibat situasi itu, manual load shedding (MLS) atau pemadaman terus terjadi. Total
MLS untuk Kaltimra sebesar 83.3 MW . Rinciannya, Padam Umum 83.3 MW, Padam Captive 0 MW. Sedangkan untuk
MLS Kalselteng totalnya 113.45 MW, dengan rincian Padam Umum 100.65 MW dan Padam Captive 12.80 MW,” sebutnya.
Lebih jauh Yudhistira mengatakan, kebohongan atas fakta yang terjadi, jelas membuktikan rusaknya manajemen korporasi di tubuh manajemen PLN saat ini. Hal sekaligus menambah daftar kebohongan PLN sejak era Darmawan Prasodjo.
“Ya informasi nya itu, ada arahan dari Divisi Komunikasi PLN untuk tidak terbuka ke masyarakat tentang pemadaman. Dan pastinya akibat situasi ini, kepercayaan publik terhadap PLN. Tentunya presiden Prabowo tidak bisa diam. Harus ada sikap tegas, mengambil tindakan mencopot seluruh Direksi PLN khususnya Dirut yang membawa aura negatif bagi pemerintahan Prabowo,” pungkasnya.
