MEDAN – Mekanisme take over dalam transaksi pergadaian diduga disalahgunakan hingga menyebabkan hilangnya penguasaan kendaraan milik konsumen. Kasus yang dialami Zenius Taruna Kamal di Medan, Sumatera Utara, menyeret PT Bersama Ozora Sukses Gadai (BOS Gadai) dan kini menjadi sorotan hukum.
Peristiwa bermula pada 25 Maret 2026, saat dilakukan survei terhadap satu unit Honda Civic FD1 tahun 2008 bernomor polisi BK 1992 JG di kantor BOS Gadai, Jalan Gagak Hitam Nomor 89, Medan. Dalam prosesnya, muncul penawaran take over dengan peningkatan nilai pembiayaan dari sekitar Rp40 juta menjadi Rp80 juta.

Namun, setelah kunci kendaraan diserahkan untuk kepentingan transaksi, kendaraan tidak dikembalikan. Korban kemudian memperoleh informasi bahwa kendaraan telah berpindah penguasaan dan dikaitkan dengan PT Corleone Gadai Sumatera.
Persoalan semakin serius setelah muncul informasi bahwa BOS Gadai diduga tidak memiliki izin usaha pergadaian dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Legalitas perusahaan tersebut diharapkan segera diverifikasi oleh OJK.
Kuasa hukum korban dari Kantor Hukum FLEKSIBEL, Bayu Nanda, S.H., M.Kn., menegaskan bahwa perkara ini tidak sekadar persoalan transaksi pembiayaan.
“Rangkaian penawaran take over, penyerahan kunci, hingga perpindahan penguasaan kendaraan harus diungkap secara menyeluruh. Apabila mekanisme tersebut digunakan untuk menguasai kendaraan secara melawan hukum, maka harus diproses sebagai dugaan tindak pidana,” tegasnya.
Korban menaksir mengalami kerugian materiil sekitar Rp130 juta, meliputi kendaraan, uang sekitar Rp1,5 juta, serta barang pribadi berupa sepatu dan pakaian yang berada di dalam mobil. Kerugian tambahan juga timbul dari biaya transportasi, pengurusan perkara, konsultasi, dan pendampingan hukum.
Perkara ini telah dilaporkan ke Polsek Medan Tembung melalui LP Nomor LP/B/384/III/2026/SPKT/Polsek Medan Tembung tertanggal 27 Maret 2026 terkait dugaan penggelapan.
Kuasa hukum juga menyoroti perkembangan penanganan laporan, termasuk SP2HP ketiga Nomor B/1823/X/Res.1.11./2026/Reskrim tertanggal 6 Oktober 2026, yang menurut keterangan kuasa hukum baru diterima pada 29 Oktober 2026.
Secara hukum, dugaan penggelapan dapat dikaji berdasarkan Pasal 486 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Apabila ditemukan unsur tipu muslihat, Pasal 492 juga dapat didalami. Sementara itu, Pasal 45 sampai dengan Pasal 49 KUHP membuka ruang pemeriksaan pertanggungjawaban pidana korporasi apabila unsur-unsurnya terpenuhi.
Pihak kuasa hukum mendesak kepolisian menelusuri seluruh alur transaksi, dokumen take over, pihak yang menerima kendaraan, serta keberadaan kendaraan saat ini. OJK juga diharapkan melakukan verifikasi terhadap legalitas usaha BOS Gadai.
Kasus ini menjadi perhatian terhadap perlindungan konsumen dalam industri pergadaian. Mekanisme take over yang seharusnya menjadi solusi pembiayaan tidak boleh menjadi celah penyalahgunaan penguasaan aset masyarakat.
























