Medan – Kompasnusa.net
Panggilan klarifikasi dari penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sumatera Utara terhadap Mardan Hanafi Hasibuan, SH, MH, menuai sorotan. Advokat yang mendampingi sejumlah warga dalam laporan dugaan penipuan terhadap pimpinan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT PHI di Kabupaten Padang Lawas itu mempertanyakan dasar pemanggilan serta menyoroti perlindungan hukum bagi advokat dalam menjalankan tugas profesinya.
Mardan diketahui bertindak sebagai kuasa hukum sejumlah masyarakat yang sebelumnya melaporkan Robert, yang disebut sebagai pimpinan PT PHI, ke Satreskrim Polres Padang Lawas terkait dugaan penipuan. Menurut Mardan, laporan masyarakat terhadap pihak perusahaan tersebut telah mencapai 12 laporan dan berpotensi bertambah.
Namun, di tengah proses pengaduan masyarakat tersebut, Mardan mengaku menerima surat undangan klarifikasi dari penyidik Ditreskrimum Polda Sumatera Utara atas laporan yang disebut diajukan oleh pihak PT PHI terhadap dirinya.
Pemanggilan itu memunculkan pertanyaan dari Mardan mengenai batas perlindungan hukum bagi advokat yang menjalankan tugas mendampingi dan membela kepentingan klien.
Soroti Hak Imunitas Advokat
Mardan menegaskan bahwa advokat memiliki hak imunitas ketika menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien, baik di dalam maupun di luar persidangan.
Ia merujuk Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat sebagaimana dimaknai melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013. Ketentuan tersebut memberikan perlindungan hukum kepada advokat dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien.
Selain itu, Pasal 18 ayat (2) UU Advokat menegaskan bahwa advokat tidak dapat diidentikkan dengan kliennya dalam membela perkara.
Menurut Mardan, apabila tindakan yang dilakukannya merupakan bagian dari pelaksanaan tugas profesi berdasarkan surat kuasa dan dilandasi iktikad baik, maka aspek perlindungan profesi advokat semestinya menjadi pertimbangan dalam proses hukum.
Ia juga menyinggung Pasal 149 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, yang menurutnya berkaitan dengan perlindungan advokat dalam menjalankan tugas profesinya.
Meski demikian, penerapan hak imunitas tetap perlu dilihat berdasarkan ketentuan yang berlaku serta fakta dan konteks tindakan yang dipersoalkan dalam laporan. Karena itu, substansi laporan terhadap Mardan dan dasar pemanggilan penyidik perlu diperjelas agar tidak menimbulkan penafsiran yang keliru di tengah masyarakat.
Pertanyakan Ketidaksesuaian Tanggal Surat
Selain mempersoalkan pemanggilan terhadap dirinya, Mardan juga menyoroti ketidaksesuaian tanggal yang tercantum dalam surat undangan klarifikasi.
Ia menyebut surat tersebut meminta dirinya hadir pada 2 Oktober 2026. Namun, berdasarkan informasi yang disampaikannya, surat itu baru diterbitkan pada 11 November 2026, sedangkan laporan terhadap dirinya tercatat bertanggal 27 Oktober 2026.
Perbedaan tanggal tersebut menjadi pertanyaan yang menurut Mardan perlu dijelaskan oleh pihak penyidik.
“Ini ada apa? Kok bisa sekelas Polda bersurat demikian? Saya mempertanyakan ketidaksesuaian tanggal dalam surat tersebut,” ujar Mardan.
Ia menilai, kejelasan administrasi dan prosedur dalam setiap tahapan penanganan perkara merupakan bagian penting dari kepastian hukum. Karena itu, ia meminta agar pihak yang menerbitkan surat memberikan penjelasan mengenai tanggal pemanggilan yang tercantum di dalamnya.
Mardan juga menegaskan bahwa dirinya menghormati proses hukum. Namun, menurutnya, proses tersebut harus dilaksanakan secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Minta Penanganan Laporan Warga Juga Diperjelas
Di sisi lain, Mardan meminta agar penanganan laporan masyarakat terhadap Robert selaku pihak yang disebut dalam pengaduan terkait PT PHI turut mendapat perhatian yang sama.
Ia mempertanyakan apakah pihak yang dilaporkan masyarakat tersebut telah dipanggil atau dimintai keterangan oleh penyidik.
“Penegakan hukum harus mengedepankan prinsip equality before the law, yaitu setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Atas laporan masyarakat terhadap Robert, apakah sudah dipanggil atau belum? Ini sudah ada 12 laporan dan ke depan bisa saja bertambah,” kata Mardan.
Ia menyebut kemungkinan adanya warga lain yang akan menyampaikan laporan langsung ke Polda Sumatera Utara apabila persoalan yang mereka adukan belum memperoleh kejelasan.
Menurut Mardan, aparat penegak hukum perlu memastikan setiap laporan ditangani secara profesional berdasarkan bukti dan prosedur yang berlaku, tanpa mengabaikan hak pihak yang melapor maupun pihak yang dilaporkan.
Meski menyampaikan kritik terhadap proses pemanggilan dirinya, Mardan berharap persoalan tersebut dapat dijelaskan secara terbuka sehingga tidak menimbulkan persepsi negatif terhadap penegakan hukum di Sumatera Utara.
Minta Kapolda Sumut Evaluasi Penyidik
Mardan selanjutnya meminta Kapolda Sumatera Utara melakukan evaluasi terhadap penyidik yang menangani laporan terhadap dirinya, termasuk pihak yang menerbitkan surat undangan klarifikasi tersebut.
Ia menilai, apabila pemanggilan terhadap advokat yang sedang mendampingi kepentingan masyarakat tidak dilaksanakan dengan prosedur yang tepat, hal itu berpotensi menimbulkan kekhawatiran di kalangan advokat dalam menjalankan tugas profesinya.
“Saya berharap Kapolda Sumatera Utara menindak tegas apabila ditemukan pelanggaran prosedur oleh penyidik yang menangani persoalan ini. Jangan sampai muncul kesan bahwa advokat yang membela masyarakat justru mendapat tekanan ketika menjalankan tugas profesinya,” tegas Mardan.
Ia juga meminta agar hak imunitas advokat dihormati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, tanpa mengesampingkan kewenangan aparat penegak hukum untuk memeriksa laporan berdasarkan prosedur yang sah.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan dari pihak Polda Sumatera Utara mengenai alasan pemanggilan Mardan, ketidaksesuaian tanggal surat yang dipersoalkan, maupun perkembangan penanganan laporan masyarakat terhadap pihak PT PHI.
