Batu Bara Bergerak: Ini Upaya Bungkam Suara, Keadilan untuk Fani Tetap Jadi Prioritas
BATU BARA – Kompasnusa.net// Langkah hukum yang diambil Hamdi Hasibuan, Kepala Lapas Kelas II A Labuhan Ruku, dengan melaporkan Mariati (wartawati) dan Syahnan (aktivis/pemerhati) ke Polres Batu Bara atas dugaan pencorengan nama baik melalui siaran Podcast Rei, menuai tanggapan tegas dari Gerakan Batu Bara Bergerak.
Melalui juru bicaranya sekaligus Koordinator Gerakan, Romauli Damanik, SH, MH, menyatakan bahwa laporan balik tersebut dinilai sebagai upaya mengalihkan perhatian dan membungkam ruang pengawasan publik, bukan langkah mencari kebenaran atas permasalahan mendasar yang terjadi di lembaga pemasyarakatan itu.
RANGKAIAN PERISTIWA YANG MELATAR BELAKANGI
Sebelum persoalan hukum ini berkembang, sejumlah peristiwa telah terjadi dan menjadi sorotan luas:
– Mei 2026: Terjadi kematian mendadak Fani, warga binaan di Lapas Labuhan Ruku. Keluarga dan masyarakat menduga adanya kejanggalan pada kondisi jenazah serta penjelasan awal yang disampaikan pengelola lapas.
– 11 Mei – 15 Juni 2026: Tercatat dua kali gelombang aksi damai digelar di depan gerbang lapas, menuntut klarifikasi kematian Fani, transparansi pengelolaan, serta perbaikan sistem pengawasan.
– Awal Juni 2026: Mariati dan Syahnan menyampaikan temuan, pertanyaan, dan aspirasi publik dalam siaran Podcast Rei yang disiarkan secara terbuka dan dapat diakses khalayak luas.
– 10 Juni 2026: Hamdi selaku Kepala Lapas mengajukan laporan resmi ke Polres Batu Bara, menjadikan isi keterangan di Podcast Rei sebagai dasar utama dengan 7 tuduhan telah mencemarkan nama baik diri dan lembaga yang dipimpinnya.
TANGGAPAN ROMAULI DAMANIK, SH, MH:
“Laporan Ini Bukan Pembelaan, Tapi Upaya Membungkam”
Menyanggapi langkah tersebut, Romauli Damanik, SH, MH memberikan pernyataan tertulis dan keterangan kepada media, dengan pandangan hukum dan sosial yang tegas namun tetap berdasar:
“Kami mencermati langkah 7 hukum yang diambil Kepala Lapas Hamdi ini. Secara prosedur, setiap orang memang dapat melaporkan jika merasa dirugikan. Namun jika dilihat dari konteks waktunya, latar belakang permasalahannya, dan isi pernyataan yang disampaikan, kami melihat ini lebih sebagai upaya untuk mengalihkan fokus dan membungkam suara publik yang menuntut pemahaman.”
Sebagai tenaga hukum dan koordinator gerakan, Romauli2 menjelaskan batas yang jelas antara hak menyampaikan pendapat dan perbuatan yang melanggar hukum:
“Apa yang disampaikan oleh Mariati dan Syahnan di Podcast Rei bukanlah tuduhan mutlak yang sudah dipastikan kebenarannya. Mereka hanya menyampaikan apa yang menjadi pengaduan masyarakat, apa yang menjadi kekhawatiran keluarga almarhum Fani, serta mengeluarkan hal-hal yang belum jelas penjelasannya. Itu adalah bagian dari hak konstitusional setiap warga negara, termasuk hak untuk mengawasi pengawasan lembaga negara yang dibiayai oleh uang rakyat.”
Ia menegaskan bahwa tidak ada satupun pernyataan yang disampaikan bertujuan menghina atau menjatuhkan tanpa alasan. Semua hal yang disampaikan justru mengarah pada satu tujuan: mengungkap kebenaran.
“Jika isi pernyataan itu dianggap merugikan, maka jawaban yang paling benar dan paling meyakinkan bukanlah melaporkan balik, melainkan memberikan bukti dan penjelasan yang jelas. Jika memang tidak ada masalah, jika kematian Fani murni karena sakit sesuai prosedur, maka buktikan. Dengan sendirinya tuduhan yang ada akan gugur, dan nama baik pun akan dipulihkan dengan sendirinya. Mengapa hanya jalur hukum yang dipilih untuk membungkam pertanyaan?”
USULAN TERBUKA: SAMPAIKAN SANGGAHAN DI MEDIA YANG SAMA
Terkait dasar laporan yang Merujuk pada isi siaran, Romauli mengemukakan usulan yang dianggap lebih konstruktif dan terbuka bagi semua pihak:
“Perlu kami sampaikan secara tegas: Jika Kepala Lapas merasa ada kesalahan informasi atau tuduhan yang tidak benar disampaikan di Podcast Rei, maka cara yang paling tepat, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan adalah menyampaikan sanggahan, klarifikasi, atau penjelasan resmi secara langsung di media yang sama.
