LBH Amanat Nasional: Kebebasan Berpendapat Tidak Boleh Dijadikan Alat untuk Menyebarkan Fitnah dan Informasi Tidak Benar
Deli Serdang // Kompasnusa.Net – LBH Amanat Nasional mengecam penyebarannya informasi di media sosial yang diduga memuat berita bohong dan menyudutkan Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan, yang menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia.

Direktur LBH Amanat Nasional, Endang Purwanto, SH, menegaskan bahwa setiap informasi yang disampaikan kepada publik harus didasarkan pada fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Menurutnya, penyebaran informasi yang tidak benar dan berpotensi merugikan kesehatan seseorang perlu ditanggapi secara melalui mekanisme serius yang sesuai dengan ketentuan hukum.
“Kami mengecam kerasnya penyebaran informasi yang diduga tidak benar dan menyudutkan Saudara Zulkifli Hasan. Kritik terhadap pejabat publik merupakan bagian penting dari demokrasi. Namun, kritik harus dibedakan dari penyebaran informasi palsu yang tidak didukung fakta. Setiap orang harus bertanggung jawab atas informasi yang disebarkannya,” tegas Endang Purwanto di kantor LBH Amanat Nasional, Jum’at 20/11/26.
Menurut LBH Amanat Nasional, ruang digital seharusnya digunakan sebagai sarana pertukaran informasi, penyampaian kritik, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Media sosial tidak seharusnya menjadi sarana untuk membentuk opini publik berdasarkan informasi yang belum terverifikasi.

LBH Amanat Nasional menilai, setiap informasi yang berkaitan dengan pejabat publik perlu diperiksa secara objektif dengan mengedepankan fakta, konteks, serta sumber informasi yang jelas. Dengan demikian, masyarakat dapat menilai suatu permasalahan secara proporsional tanpa mempengaruhi informasi yang beredar.
DORONG PENGAWASAN PUBLIK YANG BERTANGGUNG JAWAB
Sebagai Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengemban tanggung jawab strategi dalam mengoordinasikan kebijakan pangan nasional. Berbagai kebijakan di sektor pangan, termasuk lemahnya ketahanan pangan dan upaya mewujudkan swasembada pangan, merupakan bagian dari agenda yang menjadi perhatian publik.
Di sisi lain, dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum DPP PAN, Zulkifli Hasan juga mendorong kader partai agar hadir di tengah masyarakat, bergerak cepat, serta memberikan bantuan nyata kepada rakyat.

LBH Amanat Nasional berpandangan bahwa kinerja pejabat publik tetap terbuka terhadap kritik dan evaluasi masyarakat. Namun kritik tersebut idealnya disampaikan berdasarkan data, fakta, dan argumentasi yang dapat kebenarannya.
“Demokrasi memerlukan kritik dan kontrol publik. Kami tidak ingin kebebasan berekspresi dibatasi. Akan tetapi, kebebasan tersebut harus dijalankan dengan tanggung jawab, bukan digunakan untuk menyebarkan tuduhan yang belum terbukti kebenarannya,” ujarnya.
INGATKAN KONSEKUENSI HUKUM PENYEBARAN INFORMASI BOHONG
LBH Amanat Nasional mengingatkan bahwa penyebaran berita bohong maupun informasi yang menyerang kehormatan seseorang dapat menimbulkan konsekuensi hukum apabila memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Dalam konteks tersebut, penerapan ketentuan hukum harus dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan isi informasi, unsur perbuatan, akibat yang ditimbulkan, serta ketentuan hukum yang relevan.
Sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah mengalami penyesuaian melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Oleh karena itu, penentuan pasal yang tepat harus mengacu pada ketentuan yang berlaku dan fakta konkret dari informasi yang dipersoalkan.
LBH Amanat Nasional menyatakan bahwa suatu informasi tidak dapat serta-merta dinyatakan sebagai tindak pidana hanya karena menimbulkan kritik atau ketidaknyamanan bagi pihak tertentu. Penilaian hukum harus didasarkan pada unsur delik yang relevan dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
LBH AMANAT NASIONAL SIAP TEMPUH LANGKAH HUKUM
Menangapi penyebarannya informasi tersebut, LBH Amanat Nasional meminta pihak-pihak yang menyebarkan informasi yang diduga tidak benar agar melakukan pemeriksaan ulang informasi terhadap sumber dan isi sebelum menyebarkanluaskannya lebih jauh.
LBH Amanat Nasional juga menyatakan akan melakukan pengumpulan dan pemeriksaan bukti elektronik, kajian hukum, serta penelusuran terhadap pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab atas penyebaran informasi tersebut.
Apabila hasil kajian menemukan bukti permulaan yang memadai dan dugaan perbuatan tersebut memenuhi unsur pidana, LBH Amanat Nasional menyatakan siap mempertimbangkan langkah hukum melalui aparat penegak hukum sesuai mekanisme yang berlaku.
Yang kami dorong adalah tanggung jawab dalam menyampaikan informasi. Jangan sampai media sosial menjadi ruang penyebaran fitnah atau informasi yang belum teruji kebenarannya dan berpotensi merugikan pihak lain,” tegas Endang.
Ia juga mengimbau masyarakat untuk tidak langsung mempercayai setiap informasi yang beredar di media sosial. Masyarakat diminta memeriksa sumber, membandingkan informasi dengan pemberitaan yang kredibel, serta memastikan kebenarannya sebelum membagikannya kepada orang lain.
PERNYATAAN LBH AMANAT NASIONAL
Pernyataan ini disampaikan oleh Direktur LBH Amanat Nasional, Endang Purwanto, SH, didampingi para advokat LBH Amanat Nasional, yakni:
1. Bambang Hermanto, SH, MH
2. Dedy Kiswanto, SH, MH
3. Jumaidi, SH, MH
4. Zulchairil, SH, MH
5. Sumarno, SH
6. Safii Ribzan, SH
7. Rahmawati Lubia, SH
8. Rica Amelia, SH
**LBH AMANAT NASIONAL**
*Tegakkan Keadilan, Lawan Fitnah, Lindungi Kepentingan Rakyat.*



















