LUBUK PAKAM //Kompasnusa.net– Penanganan HIV/AIDS di Kabupaten Deli Serdang tidak cukup hanya mengandalkan pelayanan medis. Diperlukan keberpihakan kebijakan, kepastian anggaran, serta kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah daerah, komunitas, dan organisasi masyarakat sipil (OMS).
Pesan tersebut mengemuka dalam kegiatan Konsolidasi Multi-Pihak dan Press Conference Local Media yang diselenggarakan SSR Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Sumatera Utara di V.O.C Café, Jalan P. Diponegoro, Petapahan, Lubuk Pakam, Jumat (20/11/2026).

Forum tersebut secara khusus membahas penguatan implementasi Social Contracting dan keberlanjutan program pencegahan serta penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Deli Serdang.
Technical Officer SSR PKBI Sumut, Hardi Dido, menilai Kabupaten Deli Serdang memiliki peluang besar untuk memperkuat penanganan HIV/AIDS, terlebih daerah ini dipimpin Bupati dr. H. Asri Ludin Tambunan, M.Ked(PD), Sp.PD, yang memiliki latar belakang sebagai dokter spesialis penyakit dalam sekaligus pernah menjabat Kepala Dinas Kesehatan.
Namun, menurut Hardi, pemahaman terhadap persoalan kesehatan harus diwujudkan melalui kebijakan konkret, termasuk penguatan kelembagaan, dukungan anggaran, dan keterlibatan komunitas dalam pelayanan.
“Pemahaman medis saja tidak cukup jika tidak diterjemahkan menjadi keberpihakan anggaran dan regulasi daerah. Penanganan HIV/AIDS di tingkat tapak masih terbentur stigma dan ketergantungan proyek,” demikian poin kritis yang disampaikan Hardi dalam forum tersebut.
Ia menilai keberlanjutan program tidak boleh terus bergantung pada bantuan donor atau proyek jangka pendek. Pemerintah daerah perlu mulai membangun mekanisme kemitraan yang memungkinkan komunitas dan OMS tetap berperan dalam menjangkau serta mendampingi masyarakat.
ENAM AGENDA STRATEGIS JADI SOROTAN
Dalam konsolidasi tersebut, SSR PKBI Sumut bersama komunitas, OMS, akademisi, dan sejumlah organisasi perangkat daerah membahas sejumlah rekomendasi strategis.
Pertama, penguatan kelembagaan dan fungsi Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Deli Serdang agar mampu menjadi pusat koordinasi lintas sektor.
Kedua, penguatan peran BKPSDM dalam meningkatkan kapasitas aparatur, pendidik, tenaga kependidikan, guru bimbingan konseling, dan pengelola UKS terkait literasi HIV/AIDS.
Ketiga, penguatan sektor pendidikan untuk membangun lingkungan sekolah yang aman, inklusif, serta bebas stigma dan diskriminasi terhadap orang dengan HIV.
Keempat, optimalisasi Program SODHA (Support dan Outreach untuk ODHA), khususnya dalam menjangkau dan mendampingi orang dengan HIV yang mengalami hambatan mengakses layanan kesehatan, termasuk mereka yang terputus dari pengobatan atau mengalami Lost to Follow-Up (LFU).
Kelima, mendorong implementasi Social Contracting, yakni pendekatan kemitraan antara pemerintah daerah dengan komunitas dan organisasi masyarakat sipil agar peran mereka dalam edukasi, penjangkauan, pendampingan, serta advokasi memperoleh dukungan yang lebih terarah dan berkelanjutan.
Keenam, mendorong integrasi program pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, termasuk peluang dukungan pembiayaan sesuai ketentuan yang berlaku.
ERWIN: KOLABORASI JANGAN BERHENTI DI MEJA DISKUSI
Koordinator SSR PKBI Sumatera Utara, Erwin, melalui forum konsolidasi ini mendorong agar keterlibatan komunitas dan OMS mendapat pengakuan sebagai bagian penting dari sistem penanggulangan HIV/AIDS di daerah.
Komunitas selama ini memiliki kedekatan dengan masyarakat dan kemampuan menjangkau kelompok yang tidak selalu mudah dijangkau oleh pelayanan formal. Karena itu, kolaborasi dengan pemerintah daerah perlu diperkuat melalui mekanisme kerja sama yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Agenda Social Contracting menjadi salah satu fokus utama karena keberlanjutan peran komunitas membutuhkan kepastian kebijakan, dukungan sumber daya, pembagian tanggung jawab, serta mekanisme evaluasi.
Hasil pembahasan forum selanjutnya akan disempurnakan menjadi paket dokumen rekomendasi untuk dibawa dalam audiensi strategis bersama Bupati Deli Serdang.
LIBATKAN OPD, KOMUNITAS HINGGA AKADEMISI
Kegiatan ini melibatkan berbagai unsur, di antaranya Dinas Kesehatan, Bappedalitbang, Dinas P3AP2KB, UPT PPA, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), serta sejumlah komunitas dan organisasi masyarakat sipil.
Jejaring yang terlibat antara lain Deli Serdang Plus, Medan Plus, Cleopatra, Perkumpulan Perempuan Tangguh Deli Serdang (PPTDS), Jaringan Kesejahteraan Masyarakat (JKM), Caritas PSE, Deli Serdang Task Force (DSTF), dan Yayasan Mentari Meraki Asa (YMMA).
Konsolidasi tersebut diharapkan tidak hanya menghasilkan rekomendasi di atas kertas, tetapi juga membuka ruang koordinasi lanjutan dengan masing-masing OPD sesuai kewenangannya.
Bagi PKBI Sumut, keberlanjutan program HIV/AIDS membutuhkan kerja bersama yang tidak terputus ketika dukungan pendanaan suatu proyek berakhir.
Kini, perhatian tertuju kepada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Mampukah rekomendasi tersebut diterjemahkan menjadi kebijakan, dukungan anggaran, dan kemitraan nyata?
Sebab, penanggulangan HIV/AIDS bukan semata persoalan medis. Ini juga menyangkut hak masyarakat untuk memperoleh layanan kesehatan, perlindungan, pendampingan, serta terbebas dari stigma dan diskriminasi.























