Batu Bara//Kompasnusa.net – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batu Bara menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Pandangan Umum Fraksi atas Nota Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batu Bara, Selasa (18/8/2026).
Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Batu Bara, Rodial, dan dihadiri oleh Sekretaris Daerah Batu Bara, Rusian Heri, S.Sos., M.AP., yang hadir mewakili Bupati. Turut mendampingi Plt. Sekretaris DPRD yang diwakili Kabag Persidangan, Herryawan, ST., M.Si., bersama jajaran Anggota DPRD, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Dalam paripurna tersebut, sebanyak enam fraksi di DPRD Batu Bara secara resmi menyampaikan pandangan umum dan menyatakan kesiapan untuk menindaklanjuti pembahasan KUA-PPAS TA 2027 sesuai mekanisme yang berlaku.
Sorotan dan Catatan Enam Fraksi DPRD Batu Bara
Setiap fraksi memberikan catatan strategis guna memastikan penyusunan anggaran berjalan transparan, realistis, dan berpihak pada kepentingan masyarakat:
Fraksi PDI-Perjuangan: Disampaikan oleh Jalasmar Sitinjak, S.H., fraksi mendorong pemerintah daerah untuk bergerak cepat menindaklanjuti berbagai aspirasi masyarakat. Hal ini dinilai penting agar pelaksanaan pembangunan TA 2027 dapat dimulai tepat waktu demi menggerakkan perekonomian daerah.
Fraksi Gerindra: Melalui Muhammad Safi’i, fraksi menekankan pentingnya keterbukaan dan kepatuhan terhadap prosedur. Gerindra menggarisbawahi agar penyusunan anggaran bersifat realistis, proporsional, serta berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar warga.
Fraksi PKS: Juru bicara fraksi, Suminah, meminta agar proses pembahasan di tingkat komisi-komisi dilakukan secara mendalam, efektif, dan efisien untuk menjamin kualitas alokasi anggaran.
Fraksi PAN: Melalui Chairul Bariah, S.M., fraksi berharap seluruh tahapan pembahasan bermuara pada penyelesaian masalah riil yang dihadapi masyarakat Batu Bara secara transparan.
Fraksi Kebangsaan Pembangunan Nasional (KPN): Suriadi, S.H., menyatakan kesiapan fraksinya untuk membahas rancangan dokumen bersama Badan Anggaran (Banggar) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) guna menghasilkan APBD 2027 yang sehat, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
Fraksi Keadilan Demokrat Restorasi Indonesia (KDRI): Menyatakan menerima dokumen KUA-PPAS untuk dibahas lebih lanjut, dengan memberikan sejumlah masukan krusial. Di antaranya mendorong peningkatan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) minimal sebesar Rp27 miliar, pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Optimalisasi PAD, penindakan tegas terhadap perusahaan yang minim kepedulian sosial/lingkungan, serta pengalihan hasil efisiensi anggaran ke sektor prioritas seperti infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan.
Komitmen Bersama
Penutupan agenda paripurna menegaskan komitmen bersama antara jajaran legislatif dan eksekutif Kabupaten Batu Bara untuk menyelesaikan seluruh rangkaian pembahasan KUA-PPAS TA 2027 sesuai dengan ketentuan dan regulasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri). Sinergi ini diharapkan menjadi fondasi kuat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik menuju visi “Batu Bara Bahagia”.
(Ret Umarul)
