Mitra SPPG Berharap Wacana Pengalihan MBG ke Kantin Sekolah Dikaji Kembali
Aceh Tenggara — Kompasnusa.net// Wacana pengalihan pengelolaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke kantin sekolah menuai pertanyaan dari sejumlah mitra Badan Gizi Nasional (BGN) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang selama ini terlibat langsung dalam pelaksanaan program tersebut.
Salah satunya disampaikan Rahmad Yusuf, PIC sekaligus Mitra BGN dari Yayasan Dayah Sirojululum, Kabupaten Aceh Tenggara. Saat ini, pihaknya mengelola layanan MBG untuk 14 sekolah dan 6 posyandu di wilayah kerja SPPG.
Rahmad berharap wacana pengalihan pengelolaan MBG ke kantin-kantin sekolah dapat dikaji kembali secara matang oleh pihak BGN sebelum benar-benar diterapkan.
Menurutnya, apabila kebijakan tersebut diterapkan tanpa kajian dan uji coba yang komprehensif, bukan tidak mungkin justru akan menimbulkan persoalan baru, terutama dari sisi pembiayaan, pengawasan, hingga keberlangsungan tenaga kerja yang selama ini menjadi bagian dari operasional dapur SPPG.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah ketersediaan tenaga ahli gizi. Rahmad menilai, apabila pengelolaan MBG dilakukan secara terpisah di masing-masing kantin sekolah, maka kebutuhan tenaga ahli gizi dan sistem pengawasan berpotensi menjadi lebih besar.
“Kami menilai wacana MBG dikelola di kantin sekolah berpotensi menimbulkan persoalan baru, khususnya dari sisi anggaran. Di tengah upaya efisiensi anggaran di BGN, tentu perlu dihitung kembali kebutuhan biaya untuk pengawasan gizi, tenaga ahli, serta penyediaan sarana dan prasarana di masing-masing sekolah,” tegas Rahmad.
Ia menambahkan, pemindahan pengelolaan MBG ke kantin sekolah tidak cukup hanya dengan menyediakan tempat untuk memasak dan menyajikan makanan. Diperlukan pula kesiapan fasilitas, standar sanitasi, tenaga pengelola, pengawasan kualitas dan gizi, serta sarana pendukung lainnya.
Menurut Rahmad, apabila seluruh kebutuhan tersebut harus dipenuhi di setiap sekolah, maka konsekuensinya dapat berpengaruh terhadap besarnya anggaran yang harus disiapkan.
“Jangan sampai kebijakan yang tujuan awalnya untuk meningkatkan efisiensi justru membutuhkan anggaran tambahan yang lebih besar karena setiap sekolah harus melengkapi sarana dan prasarana serta membangun sistem pengawasan sendiri-sendiri,” ujarnya.
Nasib Karyawan Juga Harus Dipikirkan
Selain persoalan anggaran dan kesiapan fasilitas, Rahmad mengingatkan ada sisi lain yang tidak kalah penting untuk dipertimbangkan, yaitu nasib para karyawan yang selama ini bekerja di dapur SPPG.
Selama program MBG berjalan, mereka bukan sekadar tenaga kerja yang datang dan pulang bekerja. Di balik aktivitas dapur setiap hari, ada banyak keluarga yang menggantungkan penghasilan dari pekerjaan tersebut.
Jika pengelolaan MBG sepenuhnya dialihkan ke kantin sekolah dan dapur SPPG tidak lagi beroperasi seperti saat ini, muncul pertanyaan besar: bagaimana nasib para karyawan yang selama ini bekerja di dapur tersebut?
“Kita juga jangan lupa dengan nasib para karyawan yang selama ini bekerja di dapur. Mereka memiliki keluarga, memiliki kebutuhan hidup, dan selama ini menggantungkan penghasilan dari pekerjaan itu. Kalau dapurnya tidak lagi beroperasi dan pekerjaan mereka hilang, siapa yang memikirkan nasib mereka? Jangan sampai atas nama perubahan kebijakan, ada banyak orang yang tiba-tiba kehilangan mata pencaharian,” kata Rahmad.
Menurutnya, persoalan tersebut perlu menjadi bagian dari kajian sebelum kebijakan baru diterapkan. Jangan sampai efisiensi yang dihitung hanya berdasarkan angka anggaran, tetapi mengabaikan dampak sosial terhadap masyarakat yang selama ini sudah terlibat dan bekerja dalam ekosistem MBG.
Di balik satu dapur SPPG, ada tenaga masak, tenaga persiapan, petugas kebersihan, tenaga distribusi, hingga pekerja lainnya. Di balik pekerjaan mereka, ada keluarga yang menunggu penghasilan setiap bulan.
Karena itu, menurut Rahmad, setiap perubahan kebijakan seharusnya tidak hanya menghitung berapa rupiah yang bisa dihemat, tetapi juga menghitung berapa banyak kehidupan yang terdampak.
“Efisiensi memang penting, tetapi jangan sampai efisiensi anggaran mengorbankan masyarakat kecil yang sudah bekerja dan ikut menyukseskan program MBG. Mereka juga punya keluarga yang harus dinafkahi. Kalau memang ada perubahan sistem, harus dipikirkan juga bagaimana keberlanjutan pekerjaan mereka,” ungkapnya.
Rahmad berharap BGN tidak terburu-buru menerapkan wacana tersebut. Menurutnya, diperlukan kajian yang lebih mendalam dan, bila memungkinkan, dilakukan uji coba terlebih dahulu di sejumlah wilayah sebagai bahan evaluasi sebelum diterapkan secara luas.
“Kami berharap wacana ini benar-benar dikaji ulang dan diuji terlebih dahulu. Kita perlu melihat secara objektif apakah model pengelolaan di kantin sekolah benar-benar lebih efektif dan efisien dibandingkan sistem yang berjalan saat ini. Jangan sampai setelah diterapkan justru muncul persoalan baru, kebutuhan anggaran yang lebih besar, dan di sisi lain ada masyarakat yang kehilangan pekerjaan,” pungkasnya.
Rahmad menegaskan bahwa pihaknya tetap mendukung keberlanjutan program MBG. Namun, setiap perubahan mekanisme pelaksanaan, menurutnya, perlu mempertimbangkan kondisi di lapangan, kesiapan sekolah, kebutuhan tenaga ahli, sarana dan prasarana, efisiensi anggaran, serta dampak sosial terhadap para pekerja yang selama ini menjadi bagian dari pelaksanaan MBG.
Sebab di balik sebuah kebijakan bukan hanya ada angka dan anggaran. Ada manusia yang bekerja, ada keluarga yang bergantung, dan ada kehidupan yang ikut dipertaruhkan.
