Operasional 252 Satuan Gizi Sumut Mandek, Kinerja Agung Kurniawan Dinilai Unprofessional
Medan//komoasnusa.net – Kinerja Badan Gizi Nasional (BGN) wilayah Sumatera Utara berada di bawah sorotan tajam. Wakil Sekretaris Gerakan Pemuda Al Washliyah (GP Al Washliyah) Sumatera Utara, Ali Sofyan Harahap, melontarkan kritik pedas terhadap kepemimpinan Agung Kurniawan sebagai Kepala Kantor Regional BGN Sumut yang dinilai gagal total dalam menjalankan amanah.
Tudingan ini mencuat menyusul penghentian sementara operasional 252 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Sumatera Utara. Ironisnya, penghentian ini terjadi justru karena alasan administratif dan teknis yang sangat mendasar: belum adanya Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) serta ketiadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), meski unit-unit tersebut tercatat sudah beroperasi lebih dari 30 hari.
“Ini bukti nyata bahwa Kepala BGN Regional Sumut tidak becus dan sangat unprofessional. Bagaimana mungkin instansi yang mengurus gizi dan kesehatan rakyat justru mengabaikan standar higiene dan pengolahan limbah? Ini terkesan asal-asalan dan hanya makan gaji buta,” tegas Ali Sofyan kepada awak media di Medan, Sabtu (14/03/2026).
Dugaan Tebang Pilih di Tanjung Balai
Ali juga menyoroti adanya kejanggalan yang sangat mencolok di lapangan. Berdasarkan temuan pihaknya, kebijakan penghentian operasional tersebut tidak berlaku merata. Di Kota Tanjung Balai, operasional SPPG dikabarkan tetap melenggang tanpa adanya penutupan atau pemberhentian sementara.
“Muncul pertanyaan besar, apakah surat edaran itu dikecualikan khusus untuk Kota Tanjung Balai? Jika benar, maka ada aroma tebang pilih atau ketidakmampuan koordinasi yang sangat parah. Koordinator BGN Sumut jelas tidak layak mengemban tugas ini karena membiarkan masalah berlarut-larut tanpa solusi konkret,” tambahnya dengan nada sengit.
Rakyat Jadi Korban
Sikap abai dan kelambatan birokrasi ini dinilai berpotensi besar menimbulkan kerugian bagi para penerima manfaat. Ali menekankan bahwa penghentian layanan gizi di 252 titik bukanlah masalah sepele, karena menyangkut hak dasar masyarakat yang kini terhenti akibat kegagalan manajerial.
“Negara sudah memberikan anggaran dan amanah, tapi hasilnya nol besar. Jika persoalan izin dan infrastruktur dasar seperti IPAL saja tidak mampu diselesaikan tepat waktu, maka evaluasi total terhadap pucuk pimpinan BGN Sumut adalah harga mati sebelum kerugian masyarakat semakin meluas,” pungkasnya.
