Terkait MTs Nurul Ikhwan, Camat Tanjung Morawa dinilai cuci tangan, diduga antikritik dan alergi terhadap wartawan
Deli Serdang//Kompasnusa.net– Kasus dugaan perlakuan tidak manusiawi terhadap siswa MTs Nurul Ikhwan, Tanjung Morawa, akibat tunggakan administrasi sekolah terus menuai kecaman publik.
Kini sorotan mengarah pada sikap Camat Tanjung Morawa, Ibnu Hajar, S.Sos, yang dinilai abai, tidak komunikatif, dan terkesan “cuci tangan” dari persoalan yang melibatkan warganya.
Camat sempat hadir ke lokasi sekolah atas dorongan LSM FORMAPPEL RI yang sejak awal aktif menyuarakan keprihatinan.
Namun kehadiran tersebut justru menimbulkan kekecewaan mendalam. Ia tidak menyapa para orang tua murid, wartawan, maupun perwakilan LSM yang telah menunggu untuk klarifikasi dan dialog terbuka.
“Camat hanya lewat, masuk ke ruangan, dan keluar tanpa bicara apapun kepada kami. Katanya cuma ‘sudahlah, selesaikan baik-baik,’ lalu pergi begitu saja. Ini bukan pemimpin rakyat, ini pemimpin yang lari dari tanggung jawab,” tegas R. Anggi Saputra, Ketua FORMAPPEL RI, Sabtu (26/4/2025).
Menurut Anggi, masyarakat berharap seorang camat hadir bukan sekedar fisik, tapi juga dengan keberanian moral dan empati.
“Kalau cuma datang untuk formalitas, lebih baik jangan datang. Warga butuh solusi, bukan basa-basi. Ketidak tegasan Camat bisa jadi bara dalam sekam. Ini bukan hanya soal MTs Nurul Ikhwan, ini soal mental pejabat yang tak mau berpihak pada suara rakyat,” ungkapnya.
Parahnya lagi, saat wartawan mencoba menghubungi Camat Ibnu Hajar melalui WhatsApp untuk konfirmasi lanjutan, pesan hanya centang satu.
Awalnya dikira sang Camat tidak aktif atau ganti nomor, namun setelah dicek, ternyata nomor awak media telah diblokir.
“Ini bukan pertama kalinya Camat memblokir wartawan. Sudah sering. Diduga kuat beliau tidak tahan kritik. Pejabat model begini tidak layak ada di posisi publik,” kata salah satu jurnalis lokal yang juga mengalami hal serupa.
FORMAPPEL RI mendesak agar Bupati Deli Serdang segera mengevaluasi kinerja Camat Tanjung Morawa yang dinilai tidak etis dan tidak profesional.
“Jabatan bukan tempat bersembunyi. Kalau tidak siap dikritik dan berdiri di garis depan rakyat, sebaiknya mundur saja. Atau Bupati yang segera buang pejabat macam ini,” tutup Anggi dengan nada tegas.
(Tim/Mr. R)
