Medan – Kompasnusa.net// Upaya pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan pergerakan Pekerja Migran Indonesia (PMI) non prosedural di Sumatera Utara kini semakin melibatkan semua line.
AKBP Jenda Kita Sitepu, S.H., Kasubdit Patroli Ditpolairud Polda Sumut dan inisiator Proyek Perubahan (yang fokus pada patroli terpadu). Melakukan koordinasi penting dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Sumatera Utara, Kamis (7/11/2025)
Kedatangan AKBP Jenda Kita Sitepu diterima langsung oleh Kepala Bakesbangpol Sumut, Mulyono, ST, M.Si. Pertemuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa upaya di lapangan juga didukung oleh aspek sosial, politik, dan kewaspadaan daerah.
Meskipun Ditpolairud Polda Sumut fokus di laut, Bakesbangpol memiliki peran krusial dalam sistem kewaspadaan dini di darat, termasuk memetakan potensi kerawanan sosial yang bisa dimanfaatkan sindikat TPPO.
Pembahasan antara AKBP Jenda dan Kepala Bakesbangpol Mulyono berfokus pada bagaimana Bakesbangpol dapat mengintegrasikan isu TPPO dan PMI Ilegal ke dalam program pembinaan ketahanan masyarakat dan kewaspadaan daerah.
Selain itu juga mendorong partisipasi publik, mengaktifkan peran elemen masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dalam memberikan informasi terkait perekrutan ilegal di wilayah mereka.
Selanjutnya, memetakan Wilayah Rawan dan memberikan data intelijen sosial mengenai daerah-daerah yang paling rentan dijadikan tempat transit atau perekrutan korban.
” Peran Bakesbangpol ini sangat strategis. Mereka memiliki jejaring sampai ke tingkat paling bawah. Dengan melibatkan Bakesbangpol, kita memastikan bahwa isu TPPO ini menjadi perhatian kewaspadaan daerah secara menyeluruh, bukan hanya isu penindakan di laut,” jelas AKBP Jenda Sitepu.
Kepala Bakesbangpol Sumut, Mulyono, ST, M.Si., menyambut baik inisiatif ini dan menyatakan kesiapan penuh lembaganya untuk bersinergi.
”TPPO ini adalah ancaman bagi keamanan bangsa dan masyarakat. Kami siap mendukung dan mengintegrasikan data serta informasi yang dibutuhkan oleh Proyek Perubahan ini. Kami akan memperkuat saluran komunikasi dengan seluruh elemen masyarakat untuk mengumpulkan informasi dan mencegah warga kita menjadi korban,” ujar Mulyono.
Kolaborasi antara aparat penegak hukum di laut dan Bakesbangpol di darat ini menunjukkan komitmen serius Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk melawan TPPO secara holistik, mulai dari pencegahan melalui kewaspadaan sosial hingga penindakan di perairan. ( Gito)
