Terdakwa Ganja 214 Kg Kabur Usai Sidang di PN Lubuk Pakam, Dituntut Hukuman Mati
DELI SERDANG//Kompasnusa.net — Peristiwa serius terjadi di Pengadilan Negeri (PN) Lubuk Pakam. Seorang penjual kasus narkotika jenis ganja dengan barang bukti ratusan kilogram, Syalihin GP alias Lihin (39), melaporkan melarikan diri sesaat setelah mengikuti konferensi, Selasa (27/1/2026) sekitar pukul 14.00 WIB.
Pelarian terjadi usai sidang dengan agenda pembacaan pledoi (nota pembelaan). Terdakwa diduga memanfaatkan celah pengamanan di lingkungan halaman. Tidak tertutup kemungkinannya, aksi kabur tersebut melibatkan bantuan pihak lain, mengingat penipuan berhasil keluar dari area PN tanpa terdeteksi.
Informasi yang diperoleh menyebutkan, Syalihin melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor meninggalkan kompleks lapangan. Peristiwa itu baru disadari setelah penangkapan tidak lagi berada dalam pengawasan petugas.
Menindaklanjuti kejadian tersebut, Kejaksaan Negeri Deli Serdang langsung berkoordinasi dengan aparat Kepolisian untuk melakukan pencarian dan pendingin ruangan. Hingga berita ini ditayangkan, belum ada keterangan resmi terkait keberadaan maupun penangkapan kembali penangkapan.
Syalihin diketahui merupakan satu dari sembilan penipuan dalam kasus narkotika jenis ganja dengan barang bukti sekitar 214 kilogram, hasil penyebaran BNN Provinsi Sumatera Utara pada Mei 2025. Kasus ini masuk peredaran kategori narkotika skala besar dan menjadi perhatian publik.
Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Deli Serdang menuntut hukuman mati terhadap Syalihin bersama delapan pengacara lainnya. Para terdakwa sejatinya diselenggarakan mengikuti sidang lanjutan dengan agenda pembacaan putusan majelis hakim.
Sementara itu, Plt Kepala Seksi Intelijen Kejari Deli Serdang, Andi Sitepu, SH, MH, belum memberikan pernyataan resmi saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp hingga berita ini diterbitkan.
Kaburnya terdakwa kasus narkotika dengan ancaman pidana mati ini menimbulkan pertanyaan serius terkait sistem pengamanan dan pengawalan tahanan selama proses perdamaian, sekaligus menjadi sorotan tajam masyarakat terhadap standar keamanan di lembaga peradilan.
