Sepekan Demo Masif, Lamroy Manurung : Dorong Pemangku Kebijakan Buka Hati Dan Refleksi Diri
Jakarta//kompasnusa.net- Selama sepekan terakhir ini, kita disuguhkan pemberitaan perihal gelombang demonstrasi yang meluap dan masif hampir di seluruh kabupaten/kota se-Indonesia. Tak kalah aksi demonstrasi yang masif ini berujung pada jatuhnya korban jiwa; baik dari pihak masyarakat sipil, demonstran, dan pihak keamanan berwajib. Aksi demonstrasi juga berujung pada banyaknya fasilitas umum, fasilitas pemerintahan yang rusak berat bahkan ada yang hingga terbakar.
Perlu diketahui Lamroy David M. Manurung, S.T seorang lulusan Sekolah Pemerintahan dan Kebijakan Publik (SPKP) Golkar Institute DPP Partai Golkar menyayangkan peristiwa tersebut;
“Tentu saja jatuhnya korban jiwa meninggal, dan pengerusakan fasilitas umum tersebut bukanlah output / hasil yang di-inginkan.” Ada asap bukan tanpa api, semua bermula disaat 4 hari setelah kita merayakan ulang tahun kemerdekaan; tepatnya tanggal 19 Agustus 2025 pimpinan DPR RI mengumumkan adanya kebijakan kenaikan gaji dan tunjangan setiap anggota DPR RI 3 Juta sehari atau 100 Juta per bulan. Sontak saat itu terjadi gejolak publik terkhusus di sosial media, mengkritisi kebijakan tersebut yang mencederai semangat nasionalisme bangsa di tengah perlambatan ekonomi yang terjadi, wakil rakyat kita sembrono menggunakan alokasi dana yang bersumber dari pajak rakyat.
Di tengah kecamuk gelombang kritik yang timbul di publik, bukannya merefleksikan kan diri; para anggota DPR RI kita merespon dengan gaya petantang-petenteng, penuh arogansi, dan terkesan mengecilkan masyarakat.
” Jelas sangat bertolak belakang, padahal kita mengetahui pada periode DPR RI 2024-2029 dibentuk alat kelengkapan dewan yang baru, yaitu Badan Aspirasi Masyarakat guna bertugas untuk Menampung aspirasi masyarakat secara langsung dan tidak langsung;
Menghimpun dan menelaah aspirasi masyarakat.”, jelas Royman (kerap disapa) yang merupakan Pemerhati Provinsi Sumatera Utara dan Praktisi Muda Konstruksi
Royman menambahkan;
” Respon buruk dari anggota dewan tersebut, menambah amarah dan emosi dari masyarakat yang mempertanyakan sebenarnya kepada siapa anggota dewan mewakilkan dirinya.”
Sejak dari itu, terjadilah insiden demontrasi yang tidak kondusif, adanya insiden dari pihak kemanan yang melakukan tindakan represif / kekerasan kepada demonstran, menguatnya kembali isu intoleransi kekerasan SARA konflik 98 antar anak bangsa, adanya pihak oknum yang memanfaatkan situasi untuk melakukan provokasi terhadap massa aksi hingga terjadinya ke-chaosan atau ricuh di banyak daerah se-Indonesia.
Tentu peristiwa ini disayangkan, karna menimbulkan polemik perihal persepsi dunia atau global menyikapi iklim demokrasi Indonesia yang buruk; pastinya berefek pada minat dunia atau global untuk menanamkan investasi jangka panjang di Indonesia. ” Dan dampak bagi Indonesia sendiri adanya ancaman intoleransi atau perpecahan sesama anak bangsa, sentimen ketidakpercayaan publik terhadap pemangku kebijakan.”, ujar Royman.
Maka dari itu, saya (Royman);
” Mendorong agar setiap pemangku kebijakan untuk membuka hati agar segera memberikan solusi dari setiap polemik yang timbul hari ini.” Apakah mata dan hati kita dapat tertutup?, melihat situasi seperti ini berlarut-larut hingga bertambahnya korban jiwa dan semakin banyak kerusakan terhadap fasilitas umum yang terjadi. Selain itu para pemangku kebijakan hendaklah mereka merefleksikan diri, seperti mengutip pepatah yang sering diucapkan Dr. Gunawan Wiradi (Bapak Reforma Agraria) ; “Door de zee op te zoeken, is de rivier trouw aan haar bron”. Artinya, “dengan mengalir ke lautan sungai itu setia pada sumbernya. Pun para anggota DPR RI, meletakkan rakyat sebagai sumber mereka berasal dan haruslah setia pada sumber tersebut.
” Saya juga mendorong pemangku kebijakan, terkhusus Pimpinan DPR RI dan Para Pimpinan Partai Politik untuk mengadvokasi tuntutan masyarakat, berupa; Memberhentikan anggota DPR RI yang terlibat dalam polemik ini, Mensahkan UU Perampasan Aset, dan Membatalkan kebijakan kenaikan gaji / tunjangan yang tak etis terhadap setiap anggota DPR RI. “, Tutup Roy Manurung (kerap disapa Royman).
