Menu

Mode Gelap
IRT Kasus Penganiayaan di Tahan “Aswat” Minta Kapolres Batu Bara Buka Ruang Restoratif Justice KPAD Desak Kapolri Evaluasi Kapolres Batubara: Ibu Menyusui Ditahan, Balita Panas Tinggi Terlantar Masyarakat Kini Bisa Urus PBB Di Desa, Bapenda Batu Bara Luncurkan Aplikasi E-PBB Kalapas Labuhan Ruku Sambangi Polsek, Tingkatkan Sinergitas Keamanan Lapas Lapas Labuhan Ruku Apel Bersama Pegawai Kemenkumham secara Virtual Komisi IX DPR RI Gandeng BGN Sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis di Salapian

News

Terkait MTS Nurul Ikhwan, Camat Tanjung Morawa Dinilai Cuci Tangan

badge-check


Terkait MTS Nurul Ikhwan, Camat Tanjung Morawa Dinilai Cuci Tangan Perbesar

Deli Serdang//Kompasnusa.net– Kasus dugaan perlakuan tidak manusiawi terhadap siswa MTs Nurul Ikhwan Tanjung Morawa karena tunggakan administrasi sekolah berbuntut panjang.

Kali ini, perhatian publik tertuju pada sikap Camat Tanjung Morawa, Ibnu Hajar, S.Sos, yang dinilai tidak serius menangani persoalan warganya.

Kehadiran Camat di lokasi, yang sempat diminta langsung oleh LSM FORMAPPEL RI, justru menimbulkan kekecewaan baru.

IMG-20241217-WA0055

Pasalnya, alih-alih menjadi penengah atau mencari solusi konkret, Camat hanya masuk ke ruang kantor, tanpa berusaha berdialog dengan orang tua murid, wartawan, atau perwakilan LSM yang sudah menunggu untuk klarifikasi dan mediasi.

“Camat hanya sekadar lewat. Bahasa beliau cuma ‘sudahlah, selesaikan baik-baik,’ lalu pergi begitu saja. Ini bukan contoh pemimpin yang berpihak pada rakyat. Ini contoh pemimpin yang abai terhadap suara warganya sendiri,” tegas R Anggi Saputra, Ketua FORMAPPEL RI, dalam keterangannya, Sabtu (26/4/2025).

Menurut Anggi, dalam situasi genting seperti ini, masyarakat berharap pemimpin hadir bukan hanya dengan badan, tetapi dengan keberanian dan hati yang membela keadilan.

“Kalau hanya datang untuk formalitas, lebih baik tidak usah datang. Warga butuh penyelesaian, bukan basa-basi!” ujarnya.

Anggi juga menilai bahwa ketidaktegasan Camat bisa memperburuk suasana, bahkan membuka ruang ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah kecamatan.

“Kalau begini caranya, rakyat bisa bertanya, siapa sebenarnya yang dilayani: rakyat atau birokrasi?” tandasnya.

FORMAPPEL RI mendesak agar insiden ini menjadi evaluasi serius, tidak hanya bagi pihak sekolah, tetapi juga bagi pejabat pemerintahan yang dianggap lalai menjalankan fungsinya.

Karena sejatinya, jabatan bukan tempat bersembunyi dari masalah, melainkan tempat berdiri paling depan menghadapi jeritan rakyat. (Tim/Mr.R)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Aliansi Sahabat Anak Deli Serdang Dugaan Pelecehan Seksual di SMPN 1 Beringin: Berikan Dukungan dan Cenderamata

18 Juni 2025 - 07:53 WIB

Aliansi sahabat anak

Maruli Siahaan Gelar Reses di Tanjung Morawa, Sosialisasikan UU Perlindungan Saksi dan Korban

11 Juni 2025 - 21:30 WIB

Tambang Ilegal Pulo Padang Lingga Bayu Terus Beroperasi, Akankah Korban Terus Bertambah?

8 Juni 2025 - 09:35 WIB

Bahas Berbagai Usulan, Rakerda PD IWO Kota Tebingtinggi Tahun 2025 Dibuka Ketua PW Sumut

7 Juni 2025 - 20:05 WIB

IWO Deli Serdang Sesalkan Glorifikasi OTT Wartawan Lewat Papan Bunga: “Lukai Hati Insan Pers”

1 Juni 2025 - 23:10 WIB

Trending di Deli Serdang