Jakarta – Kompasnusa.net// Desakan dari berbagai pihak yang meminta pejabat Danantara untuk segera mencopot Dirut PLN Darmawan Prasodjo terus menggema.
Apalagi isu yang kini bergulir semakin meluas. Mulai dari perusahaan yang terus merugi meski PLN memonopoli distribusi kelistrikan di tanah air, korupsi yang menggurita, sampai nepotisme berkedok ‘profesional hire’ yang semakin menggila dan seolah menjadi budaya baru di PLN sejak kendali dipegang Darmawan Prasodjo.
Tapi bukan Darmo namanya kalau tak melawan. Sosok yang kabarnya selalu mengaku sebagai ‘gladiator politik’ kepada bawahannya itu karena tetap menjabat mulai era Jokowi sampai Prabowo, justru memperlihatkan perlawanan sengit.
Karena faktanya, bukannya membuat tranformasi demi memperbaiki perusahaan plat merah itu, politisi PDIP itu malah ‘menggergaji’ pejabat-pejabat teras di jajaran manajemen atas PLN yang disinyalir terdeteksi sebagai ‘duri dalam daging’.
Istilah ‘bedol desa’ ala Darmo di PLN pun mendadak tersiar. Sejumlah pejabat General Manager dan Executive Vice President (EVP), baik di bawah Direktorat Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan (EBT) dan Direktorat Distribusi pun kena sasaran.
“Iya, memang Pak Dirut sedang melakukan bersih-bersih pejabat yang dianggapnya sebagai cepu yang menginformasikan ke wartawan tentang bobroknya PLN saat ini dan mengganti pejabat yang dianggapnya tidak patuh dan berkiblat kepada mantan BOD yang sudah dicopot,” sebut sumber yang namanya minta dirahasiakan, Minggu (3/8/2025).
Berdasarkan data yang dihimpun, susunan baru pejabat level atas yang kini duduk di manajemen atas PLN diantaranya.
1. Hery Wiyoto menjabat sebagai EVP MPT
2. Nurhardiyanto menjabat Sebagai GM UIP MPA
3. Basuki menjabat sebagai GM UIP KLT
4. Susilo menjabat sebagai GM UIP KLB
5. Dewanto ditunjuk sebagai GM UIP SBU
6. Fathol menduduki jabatan GM UIP JBTB
7. Yasir duduk sebagai GM UIP JBB
8. Defiar Anis yang akan pensiun akhir tahun 2025 menjabat sebagai EVP MKS
9. Dis menjabat sebagai EVP HSSE
10. Abdul Salam N menjabat sebagai EVP TKS
11. Sugeng Widodo yang sebelumnya menjabat sebagai GM Jateng – Yogyakarta, dipercaya sebagai GM Jabar
12. GM Jateng – Yogyakarta diserahkan kepada Bram
13. EVP HTD dipercayakan kepada Supar
14. Galih C dipercaya sebagai EVP HSC
15. Sari menjabat sebagai EVP HST, dan
16. Adhi A dipercaya menjabat sebagai EVP Muda Mudi
*Presiden Didesak Turun Tangan*
Sebelumnya, dikutip dari media, Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam juga menyoroti keuntungan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero/PLN) yang anjlok, padahal diberikan monopoli bisnis. Bahkan, perusahaan listrik plat merah itu, utangnya naik sekitar Rp156 miliar per hari.
Mufti mengaku heran, lantaran PLN yang diberikan keistimewaan oleh negara, termasuk mendapat suntikan dana segar dari program Penyertaan Modal negara (PMN) ditambah subsidi dari APBN, utangnya justru menggunung.
Alih-alih layanan kepada masyarakat membaik, menurut Mufti, malah banyak keluhan dari masyarakat sebagai konsumen. “Bayangkan, perusahaan monopoli bisa merugi, atau labanya anjlok serta utangnya menggunung. Ini enggak masuk akal,” ujar Mufti, Kamis (31/7/2025).
Atas buruknya kinerja keuangan PLN ini, Mufti mendesak pemerintah segera merombak jajaran direksi PLN yang saat ini dipimpin Darmawan Prasodjo.
“Sudah waktunya PLN dibongkar, bukan hanya soal struktur keuangannya, tapi juga moral dan integritas pimpinannya. Kita ingin BUMN itu bekerja dengan akhlak, bukan akal-akalan,” tegas dia.
Mufti menilai, PLN selama ini, berlindung di balik narasi ‘penugasan’ dan ‘subsidi’. Namun, kemewahan yang didapatkan dari negara justru tak setimpal dengan hasilnya.
“Rakyat masih mengeluh soal listrik padam, kualitas layanan rendah, dan harga listrik diam diam terus naik. Kita lelah melihat perusahaan seperti PLN yang punya segala fasilitas negara, tapi gagal menjalankan amanah publik,” jelasnya.
Sedangkan Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi mengungkapkan, total utang PLN pada 2024 mencapai Rp711,2 triliun. Sementara pada 2023, utang PLN sebesar Rp655 triliun. Terjadi kenaikan utang Rp56,2 triliun dalam setahun. Atau setara Rp4,7 triliun per bulan.
“Kenaikan utang PN setara Rp4,7 triliun per bulan. Kalau dibagi 30 hari, utangnya bertambah sekitar Rp156.7 miliar per hari,” papar Uchok kepada Inilah.com, Jakarta, Selasa (29/7/2025).
Diterangkan Uchok, total utang PLN mencakup utang jangka pendek dan jangka panjang. Pada 2023, utang jangka pendek PLN mencapai Rp143,1 triliun. Setahun kemudian, naik Rp28.8 triliun, menjadi Rp172 triliun.
Sedangkan utang jangka panjang PLN naik dari Rp511,8 triliun pada 2023, menjadi Rp539,1 triliun pada 2024. “Kenaikan utang jangka panjang sebesar Rp27,3 triliun,” jelas Uchok.
Itu baru masalah utang yang terus mengembung. Soal laba pun dipertanyakan Uchok. Bagaimana mungkin, PLN yang memonopoli pasar kelistrikan di Indonesia, labanya anjlok pada 2024.
“Laba PLN pada 2023 sebesar Rp22 triliun, tapi tahun 2024 turun drastis menjadi Rp17,7 triliun. Penurunannya mencapai Rp4,3 triliun,” ungkap Uchok.
Anjloknya laba PLN ini, menurut Uchok, berbanding terbalik dengan nasib rakyat Indonesia selaku konsumen listrik. Sehari saja rakyat lalai membayar listrik yang deadlinenya per tanggal 20, dikenakan denda.
Lebih parah lagi konsumen token listrik yang lupa mengisi akun listriknya, dipermalukan dengan bunyi alarm dari mesin pencatat listrik di rumah.
Bunyinya nyaring hingga sampai ke kuping tetangga. Kalau tak segera isi, siap-siap listrik padam secara otomatis.
Atas buruknya kinerja keuangan PLN ini, Uchok mendesak pemerintah melakukan perombakan direksi PLN yang saat ini dipimpin Darmawan Prasodjo.
“Harus ada penyegaran direksi PLN. Ganti dirutnya yang enggak becus kelola PLN. Dia sudah terlalu lama berkuasa, sudah kenyang, harus diganti. Kalau tidak, kinerja PLN akan seperti keong,” imbuhnya.
Sementara itu, Koordinator Nasional Relawan Listrik Untuk Negeri (Kornas Re-LUN) Teuku Yudhistira mengatakan, pencopotan sejumlah pejabat manajemen atas di tubuh PLN jelas semakin membuktikan arogansi dan perlawanan seorang Darmawan Prasodjo.
Seharusnya, kata Yudhis, berbagai isu negatif yang kini menerpa PLN, bisa diresponsnya secara bijaksana, dengan pembenahan kinerja, bukan ‘membunuh’ pejabat PLN yang dianggap bukan barisannya, sekali pun berprestasi.
“Kita lihat saja, PLN itu tampak bagus kemasannya karena framing di media-media ibukota. Coba cek beberapa nilai kontrak PLN dengan sejumlah media yang biasa dia (Darmo) pakai. Tapi kalau mau jujur, di dalamnya bobrok. Itu makanya, ada istilah Ikan busuk pasti dari kepalanya, tapi kok kenapa harus badannya yang diutak-atik,” tuding Yudhistira saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (4/8/2025).
Menurut pria yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Ikatan Wartawan Online (IWO) ini, apa yang disampaikannya jelas sangat beralasan.
“Kita lihat nanti pembuktiannya di perkataan dugaan pidana korupsi yang kini ditangani Kortas Tipikor Mabes Polri. Karena info yang kami himpun, ada tiga kasus yang kini masih dalam penyelidikan intensif terkait PLN era Darmo dan kini terus bergulir,” sebutnya
Di samping itu pula, Yudhis juga mendesak Presiden Prabowo baik secara langsung maupun melalui Danantara yang kini menaungi PLN, segera turun tangan dan bisa bertindak cepat untuk menyelamatkan perusahaan BUMN tersebut.
“Berbagai indikasi kejahatan seperti hedonisme Darmo yang suka plesiran keluar negeri, praktik kolusi dengan perusahaan vendor anak emas di PLN dan dugaan penghargaan berbayar seolah PLN di-eranya berprestasi harus segera diakhiri. Karena itu kami terus mendesak Presiden dan pimpinan Danantara untuk segera mencopot Darmawan Prasodjo beserta kronimya dan menggantinya dengan orang yang lebih kredibel dan profesional, bukan pejabat yang ingin memperkaya diri sendiri,” pungkasnya. (Bbg)
