Langkat-Kompasnusa.net// Buntut lambatnya penyaluran Dana Desa (DD) Kabupaten Langkat dan adanya dugaan setoran fee dalam pencairan, anggota DPRD Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Pimanta Ginting mendukung tuntutan masyarakat agar Bupati Langkat mengevaluasi jabatan Kepala Dinas Pemerintah Masyarakat Desa (PMD).
“Jika benar ada pungutan uang untuk pencairan dan sengaja memperlambat penyaluran ke desa, Fraksi PDIP mendukung desakan masyarakat yang disampaikan mahasiswa agar Bupati Mengevaluasi jabatan Kepala Dinas PMD” katanya.
Namun jika karena berkas nya belum lengkap, Kepala Desanya harus melengkapi dokumen yang dibutuhkan, jelasnya.
Terkait masih belum disalurkannya DD kepada puluhan desa di Kabupaten Langkat, sejumlah mahasiswa tergabung dalam Jaringan Mahasiswa Of Independen Sumatera Utara (JMI-SU) melakukan aksi di kantor bupati, Senin (5/5).
Kedatangan puluhan mahasiswa di depan Kantor Bupati kembali menuntut agar Bupati Langkat segera mengevaluasi dan mencopot Kadis PMD.
Dalam tuntutannya, mahasiswa juga meminta kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Langkat agar memanggil dan memeriksa Kepala Dinas PMD Langkat dan para pihak terkait atas dugaan kutipan liar pencairan Dana Desa.
Sebelumnya, Lembaga Mahasiswa Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Wilayah Provinsi Sumatera Utara Ketua Sumut Ananda Ferdianta Sebayang, bersama pengurus Wilayah Kabupaten Langkat, pimpinan daerah Langkat M. Ihlal Afiq, geruduk kantor Bupati Langkat Rabu (30/4) mendesak Bupati Langkat mencopot Kepala Dinas Pemerintahan Masyarakat Desa.
Terpisah, Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Langkat mewakili Pemerintah Kabupaten Langkat Amril, MAP kepada awak media (5/5) menanggapi desakan masyarakat untuk mencairkan DD ke sejumlah desa. Dalam Minggu ini Tahap I akan cair.
“142 desa sudah menerima Dana Desa Tahap I dan 74 Desa sudah diajukan ke KPPN, diperkirakan Rabu atau Kamis ini akan disalurkan. Sedangkan 22 Desa sedang diproses.” Ungkap Sekda sesuai info diterima dari Kadis PMD.
Terkait belum cairnya dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat, persoalan dana desa ini dinilai telah mengganggu dan menyulitkan perekonomian masyarakat tidak mampu.
Beberapa warga Desa Sulkam, Kecamatan Kutambaru, mengaku kesulitan dalam kehidupan rumah tangganya, akibat dana BLT dan PKH yang belum cair hingga saat ini.
Menanggapi adanya tudingan masyarakat atas kutipan dana pencairan di Kabupaten Langkat, Kepala dinas PMD Nuriansyah Putra membantah tuduhan adanya kutipan itu.
“Soal kutipan itu tidak benar, kutipan dana Rp 1 juta per desa untuk pencairan DD itu tidak benar,” terangnya.
Kepada wartawan, diruang kerjanya menyampaikan “saya sudah panggil Kepala Bidang (Kabid) Pemerintahan Desa Ardi Sofiyan. Saat itu dia mengatakan tidak ada memungut dana pencairan dari Kepala Desa,” ungkap Nuriansyah. (tp)
