AMPK Geruduk DPRD Deli Serdang: Desak Dewan Jangan Jadi Penonton, KUA-PPAS Harus Segera Dibahas
Deli Serdang |kompasnusa.net- Aksi unjuk rasa damai kembali menggema di Gedung DPRD Deli Serdang, Rabu (10/07/2025), kali ini digelar oleh Aliansi Masyarakat Peduli Keadilan (AMPK).
Ratusan massa membawa satu pesan kuat: “DPRD jangan hanya duduk di ruang ber-AC, saat rakyat menderita menanti program pemerintah.”
Aksi ini menyasar lambatnya respon DPRD terhadap pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025, yang dinilai stagnan dan berpotensi menghambat program prioritas yang sangat dinantikan masyarakat, seperti layanan berobat gratis.
Parlemen Tak Boleh Jadi Penonton
Dalam orasinya, Ketua Umum AMPK, Rahman JP Hutabarat, menuding DPRD Deli Serdang terlalu pasif dalam mengawal program kerja pemerintah yang pro-rakyat.
“Kalau dewan hanya duduk diam, lalu untuk apa dipilih rakyat? Saat rakyat mendambakan program pengobatan gratis dan pembangunan berkeadilan, justru Dewan terlihat sibuk menunda pembahasan anggaran. Ini berbahaya!” tegasnya.
AMPK menuntut tiga poin utama:
1. Segera menyetujui KUA dan PPAS APBD 2025.
2. Menjadwalkan pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2024 dan KUA-PPAS 2025.
3. Menghentikan segala bentuk upaya penundaan pembahasan anggaran secara politis.
Respons Wakil Rakyat: Komitmen atau Kompromi?
Dalam audiensi tertutup yang difasilitasi DPRD, hadir beberapa anggota legislatif lintas fraksi. Berikut tanggapan mereka:
Zul Amri (Golkar): Menyatakan dukungan terhadap program Bupati, namun tetap mengacu pada mekanisme PP Nomor 12 Tahun 2018. “Semua harus sesuai regulasi,” ujarnya.
Antony Napitupulu (PDIP): Berjanji akan menyampaikan langsung tuntutan AMPK ke pimpinan DPRD, dan mendesak percepatan pembahasan KUA-PPAS.
Abdul Hakim Keliat & Gendro Judo Buwono (Demokrat-PKB): Kompak menyuarakan dukungan atas percepatan agenda anggaran, dan menyebut aksi ini sebagai “alarm demokrasi” yang tak boleh diabaikan.
Herti Sastra Br. Munthe (PPBI): Menyebut KUA-PPAS sangat strategis bagi keberlanjutan pembangunan daerah.
“Rakyat butuh kepastian, bukan wacana,” ujarnya tegas.
AMPK: Kami Akan Terus Pantau!
Usai pertemuan, AMPK menyatakan belum puas. Mereka menegaskan akan terus memantau perkembangan dan memberi tekanan publik hingga DPRD benar-benar menindaklanjuti aspirasi tersebut.
“Kita tidak sedang bermain politik, kita bicara soal perut rakyat. Jika minggu depan tidak ada progres, AMPK akan turun lagi dengan massa lebih besar!” seru Rahman di akhir aksi.
Sekitar pukul 14.00 WIB, massa membubarkan diri dengan tertib. Namun, pesan mereka jelas: Dewan jangan bersembunyi di balik prosedur jika itu menunda harapan rakyat.
(R lubis/larno)
