BATUBARA//kompasnusa.net – Kasubdit Patroli Ditpolairud Polda Sumut AKBP Jenda Kita Sitepu, S.H dan peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXIX Tahun 2025. Melakukan kunjungan koordinasi ke sejumlah kepala daerah di Sumatera Utara ( Bupati Batubara, Asahan dan Labuhan Batu Utara), Senin (27/10/2025).
Sedangkan tujuan kunjungan itu, dalam upaya memperkuat tata kelola pengamanan perairan dan memitigasi Pekerja Migran Indonesia (PMI) non prosedural/ilegal. Dan untuk memastikan implementasi proyek perubahan yang inovatif, berjudul ” Transformasi Tata Kelola Patroli Perairan Terpadu Dalam Memitigasi Pekerja Migran Non Prosedural Untuk Mendukung Reformasi Birokrasi Berintegritas “. Dan
dukungan penuh kepala daerah.
AKBP Jenda Kita Sitepu, S.H mengatakan, Project Leader yang tengah mengikuti pelatihan di Pusat Pendidikan Administrasi (Pusdikmin) Lemdiklat Polri ini. Mendapat dukungan penuh dari Bupati Batubara, Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., Wakil Bupati Asahan, Rianto, S.H., M.A.P., dan Bupati Labuhan batu Utara, Dr. H. Hendri Yanto Sitorus, S.E., M.M..
” Dukungan ini diwujudkan dalam penandatanganan pernyataan dukungan stakeholder” pada Oktober 2025. Kunjungan tersebut juga diabadikan dalam dokumentasi visual, yang menunjukkan komitmen bersama dalam penanggulangan masalah PMI non prosedural di wilayah perairan Sumatera Utara. Sekaligus memperkenalkan inovasi SIPLAKAN dan pembentukan mitra laut. ” jelas AKBP Jenda Kita Sitepu.
Proyek perubahan yang diusung oleh AKBP Jenda Kita Sitepu, yang juga dikenal dengan inisial SIPLAKAN (Sistem Informasi Pelayanan Kepolisian Perairan dan Keamanan Nasional), berfokus pada transformasi tata kelola patroli perairan terpadu.
Salah satu pilar utama dalam proyek ini adalah pembentukan kelompok masyarakat mitra laut. Kelompok ini diharapkan menjadi perpanjangan tangan Polri dan pemerintah daerah di garis terdepan perairan, berperan aktif dalam memberikan informasi serta edukasi kepada masyarakat pesisir guna mencegah praktik keberangkatan PMI ilegal.
“Kami menyadari bahwa keberhasilan dalam mitigasi PMI non prosedural tidak dapat dilakukan sendiri oleh Polri. Perlu adanya sinergi dan kolaborasi erat dengan Pemerintah Daerah dan yang terpenting, pelibatan aktif dari masyarakat pesisir,” ujar AKBP Jenda Kita Sitepu.
Lanjut AKBP Jenda Kita Sitepu, S.H ,langkah nyata dukung reformasi birokrasi
para kepala daerah menyambut baik inisiatif ini, melihatnya sebagai langkah strategis yang mendukung reformasi birokrasi berintegritas dan menciptakan sistem pengawasan perairan yang lebih efektif dan partisipatif.
Bahkan kata AKBP Jenda Kita Sitepu, S.H , Bupati Batubara dan jajarannya, bersama dengan Wakil Bupati Asahan dan Bupati Labuhan Batu Utara, menyatakan kesiapan untuk mengintegrasikan program pembentukan kelompok masyarakat mitra laut ke dalam agenda pembangunan daerah, khususnya yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban masyarakat serta kesejahteraan masyarakat pesisir.
” Dukungan dari Pemerintah Daerah Batubara, Asahan, dan Labuhan Batu Utara ini menjadi momentum penting bagi Direktorat Kepolisian Air dan Udara (Ditpolairud) Polda Sumut untuk mengimplementasikan proyek perubahan ini secara holistik, demi menciptakan perairan yang aman dan bebas dari aktivitas ilegal.” tutup AKBP Jenda Kita Sitepu, S.H ( gito)
